KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Sulawesi

HASIL BEDAH RKA-SKPD LUWU TIMUR MENCENGANGKAN WARTAWAN DAN CSO LUWU TIMUR

2009-12-25T22:26:00.000-08:00

Malili, 26/12/09. Hasil Analisis RKA-SKPD dipaparkan oleh tim KOPEL Sulawesi Luwu Timur di hadapan wartawan dan beberapa tokoh masyarakat di Malili. Beberapa item belanja dalam RKA Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian mencengangkan para wartawan dan tokoh masyarakat yang hadir dalam diskusi tersebut. Salah satu belanja yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah perjalanan dinas luar daerah yang dianggarkan oleh hampir di semua kegiatan oleh ke tiga SKPD. Sejumlah belanja perjalanan dinas ini, menurut pak Yamin, malah tidak memiliki kaitan dengan pencapain hasil dari kegiatan. Dan bisa dikategorikan belanja yang boros dan bahkan fiktif karena tidak adanya relevansi dengan kegiatan dan programnya, tambah pak Yamin.
Anwar Razak, Program Manager KOPEL Sulawesi yang turut hadir dalam diskusi ini. Menambahkan bahwa jika dijumlahkan seluruh belanja-belanja yang boros dari ketiga SKPD tersebut maka anggaran itu bisa mencapai 1 milyar lebih. Dan bila dialokasikan ke sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung ke masyarakat di kesehatan, pendidikan dan pertanian, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Senada dengan pak Anwar, Nasrun Majid, salah seorang wartawan media elektronik mengungkapkan bahwa SKPD dalam hal ini mengada-ada saja dalam melakukan penganggaran karena banyaknya belanja yang tidak relevan dengan hasil kegiatan. Kalau bisa tambah dia, keseluruhan belanja yang tidak relevan di relokasi saja pada program yang bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam pertemuan ini, muncul komitmen bersama untuk mengadvokasi hasil analisis ke DPRD dan SKPD terkait sebelum tanggal penetapan APBD Luwu Timur yang ditarget pada tanggal 29 Desember 2009. (Anw)

KOPEL Makassar Menyerahkan Sejumlah Buku ke DPRD Kota Makassar

2009-12-25T21:59:00.000-08:00

Makassar, 22/12/09. Penyerahan sejumlah hasil karya KOPEl Sulawesi diserahkan oleh coordinator KOPEL Makassar, Muh. Ramli. Penyerahan ini dilakukan pada saat acara peluncuran perpustakaan DPRD Kota Makassar. Pada kesempatan ini SEKWAN DPRD Kota Makassar, dalam sambutannya, menyatakan ucapan terimakasih kepada KOPEL Sulawesi yang telah berpartisipasi menyumbangkan buku untuk perpustakaan DPRD Kota Makassar.
Buku-buku sumbangan KOPEL adalah buku-buku terbaik yang merupakan hasil advokasi dan pengalaman KOPEL selama dalam menjalankan program-program pendampingan masyarakat dan penguatan DPRD untuk tiga fungsi DPRD. Mudah-mudahan, tambah pak Ramli, buku-buku tersebut dapat dibaca oleh seluruh kalangan masyarakat, pemerintah dan anggota DPRD dan mengambil pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman KOPEL yang tertuang di buku itu.
Adapun buku-buku sumbangan KOPEL tersebut adalah
1. Traffic Light APBD
2. Mewujudkan Proyek Tanpa Korupsi
3. Korupsi di DPRD; Daun-daun pun Berguguran
4. Meneropong Kinerja DPRD Sulsel
5. Andai KOPEL adalah Sekolah
6. Hak Dasar yang Terabaikan
7. Saatnya Warga Kritis Anggaran
(Anw)

ERNA AMIN, ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR SHARING PENDAPAT DENGAN KOPEL SULAWESI WILAYAH MAKASSAR

2009-12-20T19:28:00.001-08:00

20/12/2009. Anggota Komisi D dan juga anggota Bada Kehormatan DPRD Kota Makassar sharing pendapat dengan KOPEL Sulawesi di salah satu Rumah Makan di Jalan Pengayoman Makassar. Ibu Erna Amin yang ditemani oleh staff pribadinya mengungkapkan keinginannya untuk membangun relasi yang lebih kuat dengan elemen-elemen masyarakat seperti NGO dalam mendukung kinerjanya sebagai anggota Komisi dan anggota Badan Kehormatan. Menurut dia, NGO-NGO dan kelompok-kelompok masyarakat mestinya secara aktif memberikan informasi kepada anggota DPRD untuk mendukung kinerja pengawasannya karena menurut dia tidak semua informasi-informasi di masyarakat dapat terekam oleh dia sehingga perlu partisipasi semua pihak. Makanya, tambah dia, pertemuan dengan KOPEL ini adalah upaya dia untuk membangun komunikasi secara intens dengan masyarakat dan merupakan bentuk keterbukaannya menerima kritikan dan informasi dari NGO.

Pak Ramli, coordinator KOPEL Makassar, pada pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa KOPEL selama ini banyak memberikan respon terhadap kinerja dan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD Kota Makassar dan respon itu kita komunikasikan kembali ke anggota-anggota DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung seperti lewat media massa. Dan menurut dia, pertemuan seperti itu amat baik untuk mendorong kinerja anggota DPRD karena anggota DPRD mendapatkan banyak informasi sekaligus ada semangat baru biasanya muncul setelah pertemuan. Hal-hal seperti ini perlu terus dilakukan dan jangan ada yang alergi, tambah dia.

Dalam kesempatan ini, ibu Erna dan tim KOPEL Makassar banyak berdiskusi tentang pembahasan RKA-SKPD 2010 Kota Makassar dan upaya peningkatan Komisi D dan kinerja Badan Kehormatan Kota Makassar. (Anwar)

KOPEL: SEJUMLAH ANGGARAN DALAM RKA-SKPD KOTA MAKASSAR TIDAK RASIONAL

2009-12-20T17:56:00.000-08:00

Hasil analisis KOPEL Sulawesi terkait dengan RKA_SKPD kota Makassar di komunikasikan ke sejumlah anggota anggota DPRD. Sejumlah anggaran yang tidak rasional di beberapa SKPD seperti SKPD pendidikan, koperasi dan social ditemukan oleh KOPEL Makassar. Yang paling mencolok tampak pada SKPD pendidikan yang menganggarkan belanja pegawai dalam bentuk honor kegiatan sejumlah 32 milyar dan belanja makan dan minum sebesar 1 M lebih. Begitu pula di SKPD Koperasi yang hamper semua kegiatannya menganggarkan belanja perjalanan dinas ke luar kota dan tidak memiliki relevansi dengan program-programnya. Selain itu, anggaran yang markup juga ditemukan di ketiga RKA-SKPD tersebut, khususnya untuk pembelian kertas HVS 70 gram yang dianggarkan dengan harga yang beragam oleh masing-masing SKPD. Anggaran yang di markup ini berkisar Rp 10.000 hingga Rp 19.000 untuk pembelian kertas HVS.

Menurut Pak Ramli, coordinator KOPEL Makassar, temuan hasil analisis KOPEL ini telah kami sebar ke sejumlah anggota dewan yang sedang melakukan pembahasan. Selain dibuat dalam bentuk selebaran hasil analisis ini juga di komunikasikan secara intens ke Komisi-komisi dan fraksi yang ada di DPRD. Selain itu ada beberapa anggota dewan yang memang meminta penjelasan khusus kepada KOPEL. Kemarin saja, tambah pak Ramli, salah anggota DPRD dari komisi D, ibu Erna Amin, mengagendakan khusus pertemuan dengan KOPEL untuk mendapatkan informasi terkait dengan sejumlah temuan-temuan KOPEL. Selain itu ibu Erna juga banyak melakukan sharing informasi terkait dengan kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar.

Sampai berita ini diturunkan tim KOPEL Makassar bersama dengan Parlemen Group (kelompok dampingan KOPEL) masih gencar melakukan lobi ke sejumlah pihak termasuk ke SKPD terkait. Menurut sejumlah anggota dewan RAPBD 2010 akan ditetapkan sebelum tanggal 23 Desember 2009. (Anwar)

KOPEL MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PIMPINAN DPRD KAB. BANTAENG TENTANG BELANJA-BELANJA YANG TIDAK RASIONAL DALAM RKA SKPD

2009-12-20T17:37:00.000-08:00

17/12/09 (Bontaeng). Dua orang Pimpinan DPRD Kab. Bantaeng, bapak Alim Bahri dan Darwis SP menyatakan keinginannya untuk lebih mencermati RAPBD 2010 agar lebih berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Hal ini menurut beliau sangat penting karena APBD pada dasarnya diperuntukkan kepada masyarakat bukan kepada para pejabat. Untuk mencermati RAPBD 2010 ini, tambah beliau, sekarang ini perlu membahas secara kritis RKA-SKPD yang sekarang ini sedang ditangan DPRD Kab. Bantaeng. Di sini menurut sangat penting peran serta dan masukan KOPEL Sulawesi dalam memberikan masukan yang kritis terkait dengan belanja-belanja disetiap SKPD. Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas antara KOPEL Sulawesi dengan Pimpinan DPRD Kab. Bantaeng di ruang rapat ketua DPRD Bantaeng. Dalam kesempatan ini pula Syamsuddin Alimsyah menyampaikan focus perhatian KOPEL terhadap APBD Kab. Bantaeng dan komitmennya untuk mendorong APBD 2010 menjadi lebih pro kepada masyarakat. Tujuan ini bisa tercapai dengan cara mencermati setiap angka-angka yang ada dalam RKA, karena biasanya disinilah kelihatan adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan pengalokasian anggaran sehingga APBD akhirnya tidak berpihak kepada masyarakat. Prakte-prakte seperti itu telah banyak terjadi didaerah-daerah lain, tambah pak Syamsuddin.
Senada dengan hal tersebut, Musaddaq coordinator KOPEL Bantaeng, menuturkan pentingnya mencermati program-program yang di canangkan oleh SKPD, karena menurut dia bisa jadi programnya pro kepada masyarakat tapi kegiatannya tidak memiliki hubungannya untuk mencapai tujuan program, seperti masih banyaknya belanja-belanja perjalanan dinas ke luar daerah disetiap SKPD yang sangat jelas tidak memiliki kaitan dengan tujuan program.
Dalam kesempatan ini pula, Tim KOPEL Sulawesi , menyerahkan bingkisan berupa buku-buku best praktise penyusunan APBD kepada DPRD Bantaeng yang diterima oleh Bapak Alim Bahri.(Anwar)

KOMISI III AKSI BAKAR SPPD

2009-12-17T06:47:00.000-08:00

Kejadian menarik terlihat di gedung terhormat DPRD kabupaten Bantaeng, aksi bakar SPPD yang dilakukan oleh komisi III sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan ketua DPRD A. Novrita Langgara yang tidak memberikan izin kunjungan kerja ke Kabupaten Sengkang terkait dengan aspirasi dari mahasiswa yang mengeluhkan fasilitas asrama yang sudah butuh rehabilitasi.
Peristiwa yang memalukan yang seharusnya tidak di pertontonkan oleh anggota dewan yang berpredikat terhormat tersebut seandainya dikomunikasikan dengan baik, miskomunikasi antara Komisi III dan Ketua DPRD bukan tidak mendasar, sehari sebelumnya melalui media Radar Bulukumba asisten Kopel Bantaeng Irfan Salassa mengkritik ketua DPRD yang tidak tegas dan tidak ada koordinasi dengan anggotanya, selain itu berhembus kecurigaan adanya persaingan antar komisi (maklum akhir tahun anggaran tradisi jalan-jalan ).
Aksi yang kurang terpuji yang dilakukan tersebut tidak etis dan cenderung mencitrakan DPRD kurang baik di mata public,maka dari itu kopel bantaeng mengharapkan Badan Kehormatan (BK) memproses dengan serius aksi bakar SPPD tersebut. (Anwar)

DPRD BANTAENG TARGET 4 PERDA TAHUN 2010

2009-12-17T06:40:00.000-08:00

Tim kopel Bantaeng dalam konsultasi ke beberapa komisi terkait dengan inisiatif perda yang menjadi target untuk tahun 2010, menurut ketua komisi I (Anas Hasan)sekaligus anggota badan legislasi daerah (balegda) antara lain :
1. Perda pendidikan gratis dan kesehatan gratis
2. Perda Tata Ruang (eksekutif)
3. Revisi perda No.4 tahun 2004
4. Perda irigasi
5. Perda musrenbang
Perda yang di target tersebut tiga diantaranya akan di inisiasi oleh DPRD dan untuk perda no.4 tahun 2004 DPRD akan mengusulkan untuk di revisi oleh eksekutif.Perda yang menjadi prioritas tersebut di dasari oleh kondisi kedaerahan.

KOPEL DESAK BALEGDA REVISI PERDA NO.4 THN 2004 DAN CABUT SE BUPATI NOMOR 0045/439/VIII/2008

2009-12-17T06:39:00.000-08:00

Kunjungan kerja Komisi II DPRD kabupaten Bantaeng ke jakarta mendapat sorotan tajam dari Kopel Bantaeng, kunker di nilai boros anggaran, namun berselang beberapa hari pasca kunker akhirnya komisi II melalui juru bicaranya H. Sahabuddin (ketua komisi II) buka mulut prihal urgensi kunjungan kerja ke jakarta, dalam konfrensi pers komisi II terungkap bahwa kunjungan ke jakarta adalah terkait tindak lanjut aspirasi dari masyrakat mengenai tingginya retribusi pengolahan hutan rakyat, Komisi II mendatangi departemen kehutanan dan departemen keuangan,dari tersebut agenda yang di konsultasikan antara lain :
1. Mempertanyakan retribusi pengolahan hutan
2. Mengkonsultasikan Perda No.4 Tahun 2004 tentang kehutanan (edisi Revisi)
3. Pencabutan Surat Edaran Bupati Nomor 0045/439/VIII/2008 tentang pelarangan penebnagan hutan terkait program go green
Terkait dengan hasil kunker komisi II kopel bantaeng merekomendasikan ke komisi II dan Badan Legislasi Daerah (Balegda) untuk menginisiasi lahirnya revisi perda No.4 tahun 2004 karena perda ini merugikan masyrakat, dan mendesak kepada Balegda untuk mencabut SE Bupati No.0045/439/VIII/2008. (Anwar)

KOPEL DALAM COVERAGE MEDIA: KOPEL Dipercaya Mengelola Dana Hibah Sebesar Rp 2,8 M

2009-12-15T03:54:00.000-08:00

Kopel Sulawesi yang selama ini dikenal sebagai salah NGO yang banyak bermitra dengan sejumlah LSM dan Funding Internasional, kini dipercaya kembali oleh Komisi Uni Eropa untuk mengelola dana hibah sebesar Rp 2,8 M. Menurut Koordinator KOPEL Sulawesi bahwa Kepercayaan yang diberikan oleh Uni Eropa merupakan buah dari hasil kerja-kerja KOPEL selama ini dalam menjalankan program-program pemberdayaan baik kepada masyarakat, dan penguatan ke eksekutif dan legislative. Selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2003, KOPEL telah membangun kemitraan dengan Komisi Uni Eropa dan pada bulan November lalu mereka melakukan evaluasi kinerja KOPEL selama ini. Pemberian dana hibah kepada KOPEL ini di muat dalam salah satu berita di Harian Fajar pada hari Sabtu, 12 Desember 2009. (Anwar)

ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR MEMINTA DRAFT PERDA LAYANAN PUBLIK DARI KOPEL

2009-12-14T01:30:00.000-08:00

Badan anggaran DPRD Kota Makassar dalam tahun 2010 ini akan mengagendakan sejumlah ranperda yang akan di dorong melalui hak inisiatif DPRD. Ranperda yang akan di dorong ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Makassar. Walaupun sejumlah ranperda ini sudah masuk dalam agenda Badan Legislasi, namun sebagian anggota Badan Legislasi masih mencari masukan tentang ranperda yang layak di dorong untuk Kota Makassar dari sejumlah stakeholder. Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Makassar, Bapak Rahman Pina, dalam merespon tawaran KOPEL untuk mendorong Perda Pelayanan Publik, sekarang ini telah meminta masukan KOPEL secara riil dalam bentuk Naskah Akademik dan Ranperdanya. Menurut Rahman Pina, Naskah Akademik ini penting dibuat lebih awal untuk memberikan gambaran kepada sejumlah anggota Badan Legislasi tentang pentingnya mendorong Ranperda Pelayanan Publik untuk Kota Makassar. Coordinator KOPEL Makassar, Ramli, mengatakan bahwa respon baik ketua badan legislasi ini perlu dihargai dan secepatnya teman-teman KOPEL akan berupaya membuat Naskah Akademik dan Ranperdanya. Tapi tentunya untuk menyelesaikan NA dan Draft Ranperda tersebut perlu pula keterlibatan dari anggota Badan Legislasi. Mudah-mudahan, tambah pak Ramli, mereka tidak alergi duduk bersama dengan kami.
Pada saat sama pula, KOPEL sedang mendorong Ranperda Pelayanan Publik di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan. Bahkan sekarang ini draft NA sudah dalam proses finalisasi. Inisiasi KOPEL ini kemungkinan akan menjadi best practices bagi sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

WORKSHOP PENYUSUNAN DRAFT NASKAH AKADEMIK RANPERDA PELAYANAN PUBLIK DI SULAWESI SELATAN

2009-12-10T19:49:00.000-08:00

KOPEL Sulawesi bekerja sama dengan IRI (The International Republican Institute) melaksanakan Workshop Penyusunan Draft Naskah Akademik Ranperda Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan, bertempat di Hotel Singgasana Makassar, dari tanggal 11 sampai 12 Desember 2009.
Workshop ini dilatarbelakangi oleh inisiasi yang dilakukan oleh KOPEL bersama dengan beberapa stakeholder, dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Naskah Akademik untuk Ranperda Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan. Inisiasi ini merupakan rekomendasi dari hasil-hasil penelitian, Focus Group Discussion dan seminar yang telah dilakukan KOPEL tentang isu-isu pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
Adapun tujuan dari workhsop ini adalah :
1. Untuk menyamakan persepsi sejumlah stakeholder tentang muatan-muatan yang perlu dimasukkan dalam Naskah Akademik Ranperda Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Untuk menyusun Naskah Akademik Ranperda Pelayanan Publik yang berkualitas, dan
3. Untuk menguatkan komitmen sejumlah stakeholder dalam mendorong Perda Pelayanan Publik di Propinsi Sulawesi Selatan.
Sementara hasil yang akan dicapai :
1. Tersedianya naskah akademik Ranperda Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan,
2. Muncul komitmen sejumlah stakeholder termasuk anggota DPRD untuk mengawal Perda Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan.
Kemudian workshop ini dihadiri oleh Prof. Dr. Aswanto (Akademisi), Hj. Tenri Yasin Limpo (DPRD), Andi Mariattang (DPRD), Hj. Hanriani Radjab (Aktivis perempuan), Rosmiaty Azis (YASMIB), Wakhyono (Media), Adnan Buyung Azis (YLBHM), H. Arumahi (PWI), A. Firman MAnnaga (Ombudsman Makassar), Syamsuddin Alimsyah (Kopel Sulawesi), Muh. Ramli (SKRUM)
Workshop ini difasilitatori oleh Irwan Muin (PUKAT) dan Bani Pamungkas (IRI). Dalam kegiatan tersebut turut pula hadir Kerkan mewakili APO IRI. [MAR]

ALAT KELENGKAPAN DPRD BELUM TERBENTUK, KOPEL MEMBERIKAN MASUKAN

2009-12-09T23:40:00.000-08:00

10/12/09. Alat kelengkapan DPRD Tana Toraja sampai sekarang ini belum terbentuk. Bahkan menjelang deadline pembahasan RAPBD 2010 belum juga ada tanda-tanda akan adanya pembentukan itu. Ketua DPRD berdalih bahwa pembentukan alat kelengkapan tersebut bisa jadi mubassir karena jika di bentuk sekarang berarti harus ada 4 komisi namun setelah di pisah akan tinggal 3 komisi, ini berrti 1 komisi akan hilang dan di khawtirkan jika komisi tersebut telah mengelurkan keputusan atau program kerja lalu kemudian di hapus akan di kemanakan program tersebut. Hal ini dibantah oleh Jakfar, coordinator KOPEL Tana Toraja. Menurut Jakfar komentar ketua DPRD itu, tidak beralasan karena sebenarnya program yang ada di Komisi itu nantinya tetap akan ada dan dilimpahkan ke komisi lain yang disepakati. Dan itu tidak ada masalah dengan undang-undang. Bidang kerja komisi itu kan sebenanya dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah, sehingga walaupun jumlah komisi berkurang tapi nantinya tidak akan mengubah bidang kerja komisi. Karenanya nanti perlu disepakat komisi apa yang mengalami penambahan bidang kerja. DPRD Toraja sangat lamban mengambil inisiatif. Bahkan sampai pada kondisi yang sangat mendesak (pembahasan RAPBD) seperti sekarang ini. Nah, seharusnya ketua DPRD berani mengambil inisiatif dan berani mendesak pihak-pihak lain yang terkait untuk segera menyikapi kendala-kendala yang menghambat proses kerja DPRD Tana Toraja, tambah Jakfar pada saat audiensi dengan Ketua DPRD Tana Toraja.

DEWAN MINTA HIBAH OMBUDSMEN DITIADAKAN DIGANTI PENGADAAN MOBIL DAN SOPIR UNTUK KOMISI ANGGOTA DEWAN

2009-12-09T23:18:00.000-08:00

Badan Anggaran Untuk RAPBD tahun 2010 dalam pembahasan RAK tanggal 9 Desember 2010 akan menghapus hibah untuk ombudsmen, secara keseluruhan sebesar 1.5 m, hal tersebut disampaikan Ince Adnan Mahmud ketua Badan anggaran pada rapat pembahasan RAK tersebut, dimana menurutnya karena keberadaan ombudsmen tersebut tidak memperlihatkan kinerjanya selama ini terutama dalam hal pengawasan pelayanan public. Pernyataan tersebut yang diamini Yusuf Gunco anggota badan anggaran bahkan dalam pernyataannya dana untuk yang tidak rasional diminta untuk dialihkan pengadaan mobil dan sopir bagi anggota DPRD kota. lebih lanjut beliu menyatakan bahwa satu-satunya anggota badan anggaran yang tidak pernah mempersoalkan anggaran yang diusul SKPD dan meminta semua SKPD jangan nanti dalam pengusulan anggran baru bermuka manis kepada anggota DPRD. menurutnya anggota DPRD adalah mitra dan sejajar esolon dua dan tiga bagi pejabat structural kota Makassar olehnya itu pemkot harus siapkan mobil imbuhnya. (Ramli)

RKA-SKPD dapat di Akses di DPRD Kota Makassar

2009-12-07T21:04:00.000-08:00

RKA-SKPD yang selama ini dianggap sebagai dokumen yang sangat rahasia di mata eksekutif daerah, kini dapat diakses dengan mudah di DPRD Kota Makassar.
Menurut pengakuan Ramli, Koordinator KOPEL Makassar, pembahasan RKA-SKPD di DPRD Kota Makassar dinyatakan terbuka kepada public dalam tata tertib DPRD Kota Makassar yang ditetapkan beberapa waktu lalu, sehingga kemudian masyarakat dan para wartawan yang hadir dalam pembahasan tersebut dengan dapat melihat dan bahkan memphotocopy dokumen tersebut. Bahkan beberapa anggota DPRD Kota Makassar seringkali menerima dan memintai tanggapan masyarakat dan wartawan yang hadir terkait dengan pembahasan RKA-SKPD tersebut.

RKA-SKPD adalah dokumen yang dibuat oleh masing-masing SKPD yang didalamnya berisi tentang program-program dan kegiatan-kegiatan SKPD yang sudah dilengkapi dengan nominal anggarannya. Bahkan biasanya di dalam dokumen ini sudah tertera secara rinci jenis belanja serta unit dan frekuensi biaya yang akan dikeluarkannya.
Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan masih sangat alergi ketika RKA-SKPD di korek-korek oleh public apalagi wartawan karena SKPD masih menganggap barang ini sebagai dokumen rahasia. (Anwar)

USULAN KOPEL TENTANG MEKANISME PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI DI DPRD DIRESPON BAIK KETUA DPRD KAB. TANA TORAJA

2009-12-07T21:00:00.000-08:00

6/12/2009. Advokasi terhadap tata tertib DPRD Kab. Tana Toraja mulai dilakukan oleh KOPEL Tana Toraja. Ada dua poin penting yang digagas oleh KOPEL Tana Toraja untuk menjadi bagian dari tata tertib DPRD Kab. Tana Toraja, yaitu tentang Partisipasi Publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan di DPRD dan Transparansi DPRD terhadap public, khususnya untuk dokumen dan informasi yang penting diketetahui oleh public.
Wacana yang diangkat oleh Tim KOPEL Tana Toraja ini mendapatkan respon baik dari Ketua DPRD Tana Toraja. Dalam acara audiensi yang dilakukan oleh coordinator KOPEL Tana Toraja, pada hari senin 6 Desember 2009, Ketua DPRD mengungkapkan respon baiknya terhadap usulan tersebut dan sebagai bentuk respon baiknya beliau akan memasukkan poin-poin tersebut dalam draft tata tertib DPRD yang sebentar lagi akan dibahas di DPRD Kab. Tana Toraja. Selain, itu, beliau juga berjanji untuk segera memulai proses partisipasi tersebut dengan melibatkan KOPEL dalam setiap pembahasan di DPRD, tak terkecuali pembahasan RAPBD 2010 yang segera akan digelar. (Anwar)

KOPEL BANTAENG DALAM COVERAGE MEDIA : Anggota DPRD ke luar Daerah, dinilai tidak bermanfaat

2009-12-04T21:55:00.000-08:00

Saat-saat menjelang dead line penetapan APBD 2010, anggota DPRD Bantaeng malah beramai-ramai melakukan studi banding. Anggota DPRD hamper di setiap daerah seakan telah mentradisikan kegiatan studi banding ini, walaupun sudah menjadi rahasia public bahwa anggota DPRD yang studi banding lebih banyak melakukan plesiran alias jalan-jalan ke timbang mencari informasi dan mempelajari obyek kunjungannya. Hal ini dipandang masyarakat sebagai kegiatan yang sia-sia dan menghabiskan banyak anggaran. Apalagi, sehabis pulang dari studi banding, dampaknya juga tidak kelihatan pada peningkatan kinerja dan kualitas kerja anggota DPRD.
Irfan, Asistem FO Bantaeng, dalam komentarnya di Harian Berita Kota Makassar menyesalkan kepergian anggota DPRD tersebut secara beramai-ramai di saat-saat pembahasan RKA Kab. Bantaeng. Hal ini menurut Irfan sudah menyalahi azas manfaat alias tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi sekarang ini APBD 2010 Kab. Bantaeng sudah menjelang date line. Kepergian anggota DPRD ini sudah pasti akan mempengaruhi kualitas pembahasan dari RAPBD 2010, tambah Irfan. (Anwar)

PARLEMEN GROUP TAMALANREA BERHARAP DAPAT DRAINASE DALAM PEMBAHASAN RAPBD 2010

2009-12-04T01:35:00.000-08:00

Harap-harap cemas melanda pak Said ketua Parlemen Group Tamalanrea Kota Makassar (kelompok masyarakat dampingan KOPEL). Betapa tidak, usulan drainase yang mereka usulkan lewat musrenbang dan temu konstituen kini berada di tangan para politisi yang ada di DPRD Kota Makassar. Mudah-mudahan anggota-anggota DPRD di Kota Makassar tetap berpihak kepada mereka dan bukan hanya mementingkan diri sendiri, sehingga usulan kami dapat mereka perjuangkan, tutur Pak Said. Sebenarnya kami sudah mengajukan usulan tersebut pada saat temu konstituen dan kami juga perkuat dengan bertemu langsung dengan salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Andi Fadly dari DP 5, dan beliau berjanji akan memperjuangkannya, tambah Pak Said. Parelemen Group Tamalanrea adalah salah satu kelompok sektoral dampingan KOPEL yang berada di wilayah mantan penderita kusta, salah satu perkampungan di jalan Perintis Kemerdekaan yang selama ini dianggap kumuh. (Anwar)

KOPEL DALAM COVERAGE MEDIA : Anggaran Pendidikan Kota Makassar Menurun 1 M, PEMKOT tidak konsisten

2009-12-04T00:08:00.000-08:00

Anggaran (belanja lansung) pendidikan Kota Makassar yang mengalami penurunan pada RAPBD Pokok 2010 disorot oleh Kopel Sulawesi. Pada APBD Perubahan 2009 anggaran pendidikan sekitar 88 milyar yang dialokasikan untuk sejumlah program-program baik infrastruktu maupun supra struktur di Kota Makassar, namun pada RAPBD pokok 2010 ini, anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 1 milyar menjadi sekitar 87 milyar. Penurunan ini sepertinya tidak konsisten dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar yang ingin mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Makassar yang belakangan ini mengalami penurunan secara drastis. Sorotan Kopel ini dimuat oleh Harian FAJAR pada hari Kamis, 3 Desember 2009. (Anwar)

PERDA BAGI OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR

2009-12-03T03:48:00.000-08:00

Hotel Alden Makasar, 3 Des 2009. Pentingnya payung hukum yang lebih kuat bagi Ombudsman Kota Makassar mencuat dalam acara orientasi Ombudsman kota Makasar kepada sejumlah aktivis LSM dan Media Massa di Kota Makassar di Hotel Alden Makassar hari ini. Khudri, coordinator FIK Ornop Sulsel, dalam kesempatan menggambarkan peran strategis yang akan diperankan oleh Ombudsman Kota Makassar dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pelayanan public di Kota Makassar. Namun menurut dia, karena kuatnya pengaruh Masyararakat, Pasar dan Pemerintah saat ini sehingga Ombudsman juga butuh legitimasi hokum yang lebih kuat dan bukan hanya sekedar perwali. Hal ini juga disahuti oleh para peserta orientasi khususnya dari media massa dan LSM, perwali menurut mereka bisa saja membuat Ombudsman menjadi macan ompong ke depan.
Hal senada juga dikemukakan oleh prof Aswanto yang juga adalah ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar tentang pentingnya Perwa tersebut. Menurut beliau, keinginan untuk mendorong Perda ini mestinya disahuti oleh seluruh pihak di Kota Makassar utamanya LSM dan Media Massa dan bukan hanya Ombudsman.
Walaupun demikian hamper seluruh peserta orientasi memandang bahwa keberadaan Ombudsman Kota Makassar paling tidak sudah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian sejumlah complain masyarakat terhadap layanan public di Kota Makassar, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun oleh pelaku bisnis. (Anwar)

TEMU KONSTITUEN DIHADIRI SEJUMLAH PEJABAT TERAS DAERAH

2009-12-02T22:32:00.000-08:00

28/11/09. Temu Konstituen yang digelar oleh KOPEL Tana Toraja bersama dengan Parlemen Group se Tana Toraja mendapatkan respon baik dari pemerintah daerah setempat. Temu konstituen yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, toko perempuan dan toko agama serta anggota DPRD ini dihadiri pula oleh Wakil Bupati Tana Toraja dan kepala Bappeda. Bahkan pak Wakil membuka acara tersebut secara resmi dan memberikan sambutan yang hangat serta apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan tersebut.

Acara Temu Konstituen ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh KOPEL Sulawesi di sejumlah daerah atas kerjasama dengan Komisi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang intensif antara masyarakat atau konstituen dengan para wakil-wakil mereka yang duduk di DPRD.

Sementara itu, di Kab. Luwu Timur, Temu Konstituen yang juga diselenggarakan oleh KOPEL Sulawesi Luwu Timur dihadiri oleh wakil bupati dan asisten 1 kab. Luwu Timur. Kedua pejabat teras daerah tersebut memberikan sambutan yang hangat terhadap kegiatan temu konstituen tersebut. Mereka berhadap agar kegiatan yang sama dilakukan secara regular dalam setahun.

Sambutan sama juga ditunjukkan oleh anggota-anggota DPRD di dua daerah. Mereka menganggap kegiatan ini sebagai wadah yang sangat efektif untuk membangun hubungan dan komunikasi mereka dengan para konstituennya, apalagi, tambah mereka setelah mereka terpilih belum ada satu wadah pun yang mempertemukan mereka dengan masyarakat yang dulu memilih mereka di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Sejumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka secara bergiliran dan sangat antusias menggambarkan kondisi daerah masing-masing dan mengusulkan sejumlah program yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sementara itu, sambutan yang hangat ditunjukkan oleh para anggota DPRD yang masing-masing menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan usulan-usulan tersebut. (Anwar)

MASYARAKAT LEGA, ASPIRASI TERSALURKAN LEWAT TEMU KONSTITUEN

2009-12-02T01:46:00.000-08:00

Makassar, 10 November 2009. Pertemuan antara masyarakat yang biasanya disebut konstituen dengan anggota DPRD Kota Makassar, untuk pertama kalinya pasca pemilu legislative 2009 terjadi di Kota Makassar. Temu Konstituen digelar oleh KOPEL Sulawesi wilayah koordinasi Makassar. Pada kesempatan ini hadir sejumlah anggota-anggota Parlemen Group (kelompok masyarakat dampingan KOPEL) dari berbagai kecamatan, anggota LPM, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan se-Kota Makassar. Selain itu juta hadir 2 orang anggota DPRD, Mujiburrahman dari fraksi PDK dan Muh. Iqbal dari fraksiPKS, dan 1 orang wakil ketua, Haedar Madjid. Dari eksekutif hadir Ketua Bappeda Kota Makassar, Idris Patarai. Dalam kesempatan ini hadir pula sejumlah petinggi-petinggi KOPEL, Syamsuddin Alimsyah dan Herman, dan juga 2 orang tamu mereka dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Novianty Manurung dan Terry Vernimmen.

Pada kesempatan ini semua unsure yang hadir turut larut dalam diskusi yang serius terkait dengan APBD 2010 yang pro kepada masyarakat miskin dan responsive gender. Pada intinya semua unsure bersepakat untuk mendorong semua pihak untuk mewujudkan APBD kota Makassar 2010 ini benar-benar berpihak kepada masyarakat tak terkecuali eksekutif dan legislative.

Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh perempuan merasa puas dengan kehadiran unsure dari eksekutif dan legislative pada kegiatan tersebut. Paling tidak menurut mereka, kedua unsure tersebut telah menyatakan komitmen mereka untuk mengakomodir hasil-hasil musrenbang mereka sebagai bentuk usulan yang pro kepada masyarakat. Apalagi yang hadir menurut mereka yang hadir pada kesempatan tersebut adalah wakil ketua DPRD dan kepala Bappeda Kota Makassar, yang merupakan actor-aktor kunci dalam penyusunan APBD Kota Makassar.

Sementara itu di Bantaeng (25/Nov/2009). Tidak berbeda dengan Temu Konstituen di Makassar, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dari PG, anggota DPRD dan perwakilan Dinas-dinas. Sekitar 17 orang anggota DPRD turut hadir dalam kegiatan ini dan 4 orang perwakilan SKPD termasuk Bappeda juga mengambil bagian dalam kesempatan ini.

Diskusi yang a lot antara mereka terjadi selama hamper 2 jam dengan tema pembicaraan seputar hasil-hasil musrenbang, program pro poor dan APBD kab. Bantaeng 2010. Walaupun sempat saling lempar tanggung jawab antara eksekutif dan legislative, namun pada akhirnya mereka bersepakat untuk melanjutkan diskusi pada sesi kedua dalam bentuk diskusi kelompok yang mengidentifikasi usulan-usulan masyarakat yang prioritas.

Diskusi kelompok menjadi lebih menarik karena interaksi anggota DPRD dan masyarakat konstituen mereka menjadi cair dan sangat komunikatif seakan-akan tidak ada jarak antara mereka. Akhirnya masing-masing kelompok menyepakati 3 program prioritas per daerah pemilihan untuk sama-sama dikawal masuk dalam pembahasan APBD 2010. (Anwar)

DPRD Kota Makassar Peduli Gempa

2009-10-06T05:30:00.000-07:00

Senin, 05 Oktober 2009

Ketua DPRD Kota Makassar Yusuf Gunco, dengan beberapa anggota dewan lainnya melakukan penggalangan dana di kantor DPRD Kota Makassar. Sampai siang kemarin terkumpul dana Rp 20 juta rupiah yang dihitung langsung oleh ketua DPRD Kota Makassar. Menurut Yusuf Gunco bahwa sebenarnya kita akan berusaha menggalang dana dari teman-teman anggota dewan lainnya dengan minimal Rp 1 juta per orang, sehingga kalau ditotalkan maka khusus untuk anggota dewa sebesar RP 50 juta, ini belum termasuk beberapa staff, tegas Yusuf. hvk

KOPEL Dalam Berita

2009-10-06T05:00:00.000-07:00

Selasa, 06 Oktober 2009

Salah satu media cetak nasional Seputar Indonesia (SINDO), melangsir berita tentang terlambatnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Tim KOPEL Sulawesi yang bergerak dalam advokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan di wilayah Kota Makassar. Tim: Madjid Bati dan Haryanto Van Kajang.

Peneliti Jepang mengunjungi KOPEL Sulawesi dan Parlemen Group Makassar

2009-09-14T01:03:00.000-07:00

12 September 2009,Yoko panggilan akrab dari Yoko Honma seorang peneliti dari Jepang berkunjung di kantor KOPEL Sulawesi Jl. Batua Raya IX Makassar.Sebenarnya Yoko di jadwalkan tiba di KOPEL jam 13.00 wita akan tetapi jadwal tersebut molor sampai jam 15.30 wita. Koordinator KOPEL Syamsuddin Alimsyah beserta staf dengan setia menunggu kedatangan Yoko meski beberapa jadwal diskusi pada waktu yang bersamaan tidak dihadiri.

Yoko seorang gadis Jepang adalah Assistant Program pada Japan Platform setiba di kantor KOPEL selain diterima oleh coordinator dan staf KOPEL juga dihadiri oleh beberapa Ketua Parlemen Group yang ada di Kota Makassar. Dalam kunjungan tersebut Yoko banyak memperoleh informasi tentang profil dan kinerja KOPEL mulai dari terbentuknya pada tahun 2000 sampai sekarang. Dalam pertemuan itu peneliti Jepan tersebut juga banyak bertanya tentang keberadaan Parlemen Group, apa sama dengan Forum Warga yang ada di daerah lain, Serta hubungan Parlemen Group dengan KOPEL.

Diakhir kunjungan tersebut Yoko sangat salut dengan keberadaan KOPEL Sulawesi, karena selain memperoleh penjelasan dari coordinator dan beberapa staf KOPEL dia juga melihat langsung bukti-bukti fisik tentang kinerja KOPEL , termasuk hasil liputan dari berbagai media dan produk hasil program.Syamsuddin Alimsyah sebagai coordinator KOPEL mempertanyakan tentang partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di Jepang. Yoko dengan bahasa Inggris yang sangat lancar menjelaskan bahwa masyarakat di Jepang menerima kinerja pemerintah,dalam arti apa yang dilakukan pemerintah adalah sudah benar.Tapi lanjut Yoko, apa yang diperoleh dari pertemuan dengan KOPEl sekarang menjadi inspirasi untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.(Rusni)

INDIKASI KORUPSI DI BADAN KESBANG KOTA MAKASSAR

2009-09-13T23:39:00.001-07:00

5/9/2009. KESBANG telah mengalokasikan anggaran Untuk Program Dukungan kelancaran penyelenggaraan - pemilihan umum tahun 2009 sebesar 343.640.000,00 sebenarnya merupakan program yang telah terlaksana pada bulan lalu.

KESBANG memprogram kegiatan yang sebenarnya sudah terlaksana sebelumnya. Ini berarti bahwa KESBANG tidak melakukan perencanaan anggaran, tapi menutupi anggaran yang sudah digunakan sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan asas perencanaan/penyusunan anggaran. Sekaligus hal ini menunjukkan adanya kekacauan penganggaran di KESBANG.

Penggunaan anggaran untuk kelancaran pemilu pada waktu lalu, pada dasarnya menyalahi dan melampauhi kewenangan PERDA APBD, dimana telah terjadi transaksi keuangan daerah tanpa ada otoritasi dari APBD yang merupakan Peraturan Daerah yang mesti ditaati. Dalam hal ini, kuat dugaan telah ada unsure-unsur korupsi di dalam penggunaan anggarannya. Hal ini diungkapkan oleh coordinator KOPEL untuk Kota Makassar, Anwar Razak pada acara konfrensi PERS KOPEL Sulawesi menanggapi Rancangan APBD Perubahan di Kantor KOPEL Sulawesi, Jalan Batua Raya 9 No.3.

Senada dengan hal tersebut, Syamsuddin Alimsyah Koordinator KOPEL Sulawesi mengungkapkan bahwa dengan adanya item ini, selain menunjukkan bahwa Kesbang tidak mengerti tentang aturan-aturan penganggaran juga akan menguatkan dugaan telah terjadi korupsi di instansi ini. Hal ini disebabkan oleh, tambah Syam, telah terjadi penggunaan anggaran di luar dari otorisasi PERDA dengan kata lain bahwa telah terjadi penggunaan anggaran yang sebenarnya anggarannya tidak tercantum dalam APBD.

Kami berharap, kata Anwar, indikasi korupsi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh pihak berwajib kepada instansi yang bersangkutan dan bagi anggota DPRD yang sedang membahas rancangan ini, kami menegaskan bahwa program ini sangat tidak layak untuk di sepakati.

Hadir pada acara Konfrensi Pers ini beberapa wartawan dari media massa, antara lain Suarni dari Harian Seputar Indonesia, Gaffar dari Harian Berita Kota Makassar dan Anugrah dari Fajar TV. (Anwar)

PERUBAHAN ANGGARAN PADA RAPBD-P 2009 KOTA MAKASSAR TIDAK PRO POOR

2009-09-13T23:13:00.000-07:00

Sejumlah Program yang Pro kepada Masyarakat bahkan cukup menyentuh kepada masyarakat miskin mengalami pengurangan anggaran disejumlah dinas, khususnya di dinas yang besetnuhan langsung dengan masyarakat seperti dinas kesehatan dan dinas social.

Hal ini terungkap dalam diskusi analisis RAPBD Perubahan Kota Makassar untuk tahun 2009 dan sekaligus konfresi Pers pada hari Sabtu tanggal 5 September 2009 di Kantor KOPEL Sulawesi, Jalan Batua raya 9 no.3.

Beberapa item program yang mengalami pengurangan disebutkan di bawah ini:

SKPD Sosial

SKPD Pendidikan

SKPD Kesehatan
Koordinator Tim KOPEL Makassar, Anwar Razak mengungkapkan bahwa banyaknya program-program pro poor yang mengalami perubahan dalam RAPBD-P ini mencerminkan kurangnya komitment dari dinas-dinas terkait terhadap pengentasan kemiskinan di kota Makassar. Apalagi tambah Anwar, sejumlah item lainnya seperti belanja konsultasi keluar daerah dan belanja operasional kendaraan dinas, mengalami peningkatan anggaran yang signifikan. Anggota DPRD Kota Makassar perlu mengoreksi program-program tersebut dan memberikan prioritas anggaran pada program yang betul-betul pro kepada masyarakat miskin.

APBD Perubahan 2009 Kota Makassar

2009-09-03T00:36:00.000-07:00

Kamis, 03 September 2009

Rapat Panitia Anggaran Tentang Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2009

Rapat panitia anggaran yang dimulai pukul 11.00 wita sampai malam nanti, berlangsung di ruang Panitia Anggaran DPRD Kota Makassar.

Dalam rapat kali ini ada beberapa SKPD yang dibahas, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam pembahasan lebih banyak mengarah pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daya. Untuk Dinas Pendidikan dipertanyakan anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Menurut salah seorang anggota DPRD Chaeril Tallu Rahim, bahwa seharusnya anggaran program tersebut perlu ditingkatkan, tidak dikurangi hingga dalam perubahan hanya tercatat Rp 300.000.000 dalam APBD perubahan. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daya yang menjadi fokus perhatian adalah anggaran standar pelayanan kesehatan, dimana anggaran ini tidak ada pada APBD pokok, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kriteria pengadaan program tersebut. Adapun anggaran yang ditambahkan sebesar Rp 375.600.000.

Jawaban dari Kadis Kesehatan, bahwa berkurangnya anggaran tersebut tidak mempengaruhi terhadap pelayanan, sebab anggaran tersebut adalah anggaran yang disediakan untuk rujukan dari luar, khususnya pasien rujukan persalinan IASmo Bebas.
Selanjutnya jawaban dari Kepala Rumah Sakit Daya kebingungan dalam menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya dikatakan bahwa itu sebenarnya masuk dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. hvk

DISEMINASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELAYANAN KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2009

2009-09-02T20:37:00.000-07:00

Di Hotel Singgasana Jl. Kajaolalido No. 16 Makassar, hari rabu tanggal 2 September 2009 Dinas Kesehatan Kota Makassar mengadakan Diseminasi Peraturan Daerah Pelayanan kesehatan Kota Makassar, setelah sehari sebelumnya mengadakan pertemuan khusus dengan KOPEL Sulawesi yakni pada Senin tanggal 31 Agustus 2009. Dalam Diseminasi tersebut dihadiri oleh LSM, tokoh-tokoh masyarakat, LPM, lembaga profesi di bidang Kesehatan dan beberapa stakeholder lainnya.

Dalam Acara Diseminasi tersebut hadir Sekda Pemerintah kota Makassar A. Anies Zakaria Kama, Kabag Hukum Kota Makassar, Trisnode; Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr.Hj. Naisyah Tun Nasyikin; Prof. Dr. Amran Razak, Pakar Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar; Prof. Sukarno Aburaerah, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Muin, Pakar Hukum dari UMI Makassar.

Acara dimulai pada pukul 15.00, dimoderator oleh dr. Tasmin dari Dinas Kesehatan, dalam acara tersebut Sekda Kota Makassar, A. Anies Zakaria Kama mengungkapkan bahwa Perda Pelayanan kesehatan ini untuk memenuhi salah satu janji Walikota terpilih bebas dari lahir sampai mati “Ini adalah untuk memenuhi janji Pak Ilham Arief Sirajuddin dan Pak Supomo Guntur dalam pemilihan Walikota kemarin, yakni program IASMO bebas dari lahir sampai mati dan merupakan keinginan kuat Pemerintah Kota untuk meningkatkan derajat kesehatan warganya” ungkap M Anies Zakaria Kama dalam sambutannya mewakili Walikota Makassar.

Acara Diseminasi Rancangan Perda Pelayanan Kesehatan dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Hj. Naisyah Tun Asyikin. Ia menguraikan Rancangan Perda Pelayanan Kesehatan dari awal sampai akhir, ia mengatakan bahwa Rancangan Perda Pelayanan Kesehatan ini adalah semata untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat hidup masyarakat Kota Makassar. Setelah sosialisasi dari Kepala Dinas Kesehatan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan tanggapan yang dilakukan oleh para stakeholder yang hadir. Dalam uraiannya ia juga menegaskan bahwa penerima layanan ini penduduk kota dan penduduk luar kota, tapi yang mendapatkan layanan gratis hanyalah Penduduk Kota Makassar, sekalipun demikian jika ada penduduk luar kota yang mengalami keadaan darurat di kota Makassar, misalnya kecelakaan, bisa dikover lewat program pelayanan kesehatan gratis ini.

Yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan datang dari Parlemen Group Untia, Parlemen Group Manggala, Parlemen Group Tamalanrea, KOPEL Sulawesi, FIK Ornop dan beberapa stakeholder lainnya. Menurut Jamrud dari Parlemen Group Untia Biringkanaya menyorot masalah pelayanan kesehatan di Kota Makassar, menurutnya bahwa apa yang dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, belum berjalan secara maksimal di tingkat PKM dan sarana pelayanan kesehatan lainnya “ketika kita datang, dan ditahu kalo menggunakan Jamkesda seringkali dicuek dan jarang sekali ada senyum dari petugas kesehatan, bagaimana caranya orang cepat sembuh kalo tegangki…. Kami tidak menuntut apa-apa, yang dijelaskan oleh Ibu kadis tadi kalo dilaksanakan, kami sudah sangat berterima kasih dan tidak menuntut apa-apa lagi… terus terangki bu, saya terpaksa berbohong di PKM dan rumah sakit, masalahnya kalo ada anggotaku yang saya bawa kesana, supaya lancar-lancar urusannya, didepan petugas administrasi saya langsung keluarkan ATMku, saya memperlihatkan kepada mereka pada hal kosong isinya….. dan pada akhirnya saya seringkali jadikan nomor telpon Ibu Kadis sebagai jaminan ketika tibami waktunya membayar” ungkapnya dengan berapi-api dan mendapat aplaus dari hadirin ketika mengakhiri tanggapannya.

“…kalau yang saya alami lain lagi bu, ada anggota saya yang berobat, disuruh membayar makanya saya pernah SMS ibu Kadis, karena uang itu pinjaman maka, Alhamdulillah, berkat koordinasi Ibu kadis uang yang dibayar sekitar 200 ribu berhasil ditarik kembali….” Demikianlah Marhaeny Ismail, Ketua Parlemen Group Manggala mengungkapkan pengalamannya.

Anwar Razak dari KOPEL Sulawesi lebih banyak menyorot konten Ranperda, menurutnya masih ada beberapa poin penting yang bermasalah diantaranya; masalah rujukan perda yang tidak mencantumkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik padahal undang-undang tersebut sudah diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 18 Juli 2009 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan penjelasan atas UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5030; tidak adanya bab yang mengatur tentang standar pelayanan dan mekanisme gugatannya; tidak diketahui sumber dana; tidak adanya sanksi bagi penyelenggara yang melanggar karena yang ada hanya kepada pasien (beneficiary); dan tidak adanya aturan tentang monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di Kota Makassar.

Diantara tanggapan baliknya Kadis Kesehatan mengatakan bahwa dalam mengawal program pelayanan kesehatan gratis di kota Makassar dirinya selalu terbuka dan sudah menyiapkan nomor kontak khusus untuk menerima keluhan-keluhan warga kota walaupun pada akhirnya keluhan-keluhan itu lebih banyak masuk ke nomor pribadinya, “biar SMS masuk di nomor pribadiku langsung saya forward ke kepala PKM yang bersangkutan sekaligus koordinasi untuk menyelesaikan keluhan-keluhan warga….”, ungkapnya. “saya selalu berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat dan selalu mengecek aktivitas petugas kesehatan di PKM dan layanan kesehatan lainnya, dan ternyata mereka lebih suka melayani program kesehatan gratis daripada layanan umum, karena honornya lebih tinggi dibandingkan dengan layanan umum, walaupun demikian masukan dari Ibu Jamrud sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tapi kalo mendapatkan petugas kesehatan seperti itu, laporkan sama saya atau sampaikan kepada mereka bahwa layanan kesehatan gratis ini sesungguhnya tidak gratis, tetap bayar hanya yang bayar itu pemerintah…. Dan saya sendiri tidak ada masalah kalau nomor HP saya mau dijadikan jaminan, yang penting bisa menyelesaikan masalah masyarakat saya juga ikut bersyukur…..” lanjutnya panjang lebar dalam menjawab tanggapan dan keluhan Jamrud, Parlemen Group Untia.

Dalam menjawab tanggapan dari Marhaeny, Kadis Kesehatan mengatakan bahwa memang ia pernah mendapatkan SMS dari Marhaeny tentang masalah yang diutarakan diatas, setelah melakukan pengecekan dan koordinasi dengan petugas kesehatan terkait memang ada kekeliruan, sehingga uang yang dibayarkan itu sudah dikembalikan.

Secara khusus konten Ranperda lebih banyak diulas oleh para pakar yang hadir pada saat itu diantaranya Prof. Amran Razak, menguraikan tentang pembatasan program pelayanan kesehatan gratis ini pada warga kota Makassar karena secara financial pemerintah Kota Makassar tidak dapat menangani semua warga Sulawesi selatan, tapi cukup warga Makassar saja karena setiap pemerintah kabupaten/kota sudah mendapatkan pembagiannya masing-masing. Dia juga menyorot penggunaan istilah Jamkesda, bahwa istilah Jamkesda belum merupakan peristilahan yang baku, karena belum diperdakan sesuai aturan kesehatan yang berlaku.

Prof. Sukarno Aburaerah, menguraikan masalah tentang sanksi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, menurutnya sanksi bagi penyelenggara sebenarnya sudah dikover dalam aturan yang lain, bahkan juga diatur dalam KUHAP, sehingga kalau dimasukkan ke dalam Perda berarti akan merendahkan derajat KUHAP dan hukumannya juga akan berkurang kalau dimasukkan dalam Perda.

Bagi Prof. Muin, dalam rancangan Perda Pelayanan Kesehatan terlihat agak membingungkan karena ada azas yang terlanggar, yakni masalah beberapa pengertian dasar yang tidak dimasukkan ke dalam Ranperda, contohnya “istilah perawatan dasar dan perawatan lanjutan dan beberapa lagi, perlu dijelaskan sehingga tidak membingungkan bagi masyarakat yang bukan dari basic kesehatan”, demikianlah ungkapnya, ketika dikonfirmasi oleh tim riset KOPEL.

Acara Diseminasi ini, berakhir menjelang buka puasa, tentu saja dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama di Hotel Singgasana Makassar. Semua peserta kembali dengan satu harapan “mudah-mudahan ketika Ranperda Pelayanan Kesehatan ini ditetapkan menjadi Perda, benar-benar mencerminkan keinginan kuat Pemerintah Kota Makassar meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya dengan cara membebaskan dari biaya sesuai dengan janji Walikota terpilih, IASMO bebas dari lahir sampai mati, bukan janji yang menggantung hingga akhir periode, sehingga warga lahir dan mati tidak terurus……” (Djid)

Perda Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar

2009-09-01T23:58:00.000-07:00

Senin, 31 Agustus 2009.

KOPEL Sulawesi melakukan Hearing dengan Dinas Kesehatan Tentang Ranperda Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar

Hal ini dilakukan karena dinilai dalam ranperda tersebut banyak terjadi kekurangan, dimana dalam ranperda tersebut tidak memuat siapa yang bertanggungjawab dalam hal pelanggaran terhadap sanksi yang terjadi. Ironisnya lagi, dalam ranperda itu disebutkan beberapa rincian biaya pelayanan yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam ketentuan pidana diatur bahwa bagi yang melanggar akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp 50.000.000. Dengan demikian apakah masyarakat yang tidak membayar disanksi atau lembaga pelaksana (RS, Puskesmas) yang tidak menjalankan perda tersebut?. Dimana keberpihakan pada masyarakat?. Justru ini akan membuat masyarakat terbebani.

Dalam ranperda ini juga tidak diatur tentang Hak dan Kewajiban, sehingga inilah yang menjadi kendala utama dalam pengambilan sanksi yang tidak jelas subjeknya. Sehingga disepakati untuk dibuatkan bagian khusus dalam satu bab yang mengatur tentang hak dan kewajiban.

Dengan demikian, dalam pertemuan ini diharapkan akan menjadi rekomendasi dalam pembahasan ranperda nantinya untuk disampaikan kepada Pansus (panitia khusus) ranperda Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar. hvk

Paripurna APBD Perubahan

2009-08-31T22:24:00.000-07:00

Rabu, 24 Agustus 2009.

Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, tentang Perubahan Anggaran Tahun 2009. Dalam rapat tersebut dihadiri 90% anggota DPRD, dari Pemkot (Sekretaris Daerah) dan beberapa SKPD serta Camat se-Kota Makassar.

Pemilik Hotel Mercure dan Warga Bersitegang

2009-08-25T17:57:00.000-07:00

Bahwa disekitar lokasi Hotel Mercure, Kelurahan Maloku Kecamatan Ujungpandang, ada 23 rumah yang dibebaskan oleh pemilik Hotel Mercure, Ali Slamet, karena ia membeli dari keduapuluhtiga kepala keluarga tersebut. Dalam jual beli tersebut pada awalnya tidak terjadi masalah dengan keduapuluhtiga kepala keluarga itu, karena adanya kesepakatan penjualan dan pembelian yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tetapi masalahnya adalah lahan yang dibebaskan dilintasi jalanan umum dan MCK yang digunakan oleh warga di sekitar, otomatis jalan dan MCK tersebut ditutup oleh Ali Slamet, dengan alasan bahwa lahan yang dilalui jalan dan MCK yang dipakai warga adalah hak milik pribadinya. Masalah inilah sehingga warga komplain, karena mereka tidak lagi mempunyai jalan dan juga MCK.

Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua komisi A, Yusuf Gunco, dia mengatakan bahwa setelah dia mendengar penjelasan dari Ali Slamet dan melihat langsung maka secara hukum penutupan jalan dan MCK tersebut sah adanya, tetapi masih perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik. Ketika ia mengkonfirmasi kepada Lurah Maloku bahwa mengapa pada saat pembongkaran rumah-rumah warga yang dibebaskan dia tidak memperhatikannya “saya tidak tahu pada saat dibongkar, nanti setelah selesai baru saya tahu” jawabnya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut sempat terjadi ketegangan antara Lurah Maloku dengan Konsultan Hukum Ali Slamet, karena Konsultan Hukum mengatakan bahwa “bagaimana caranya memberi tahu Pak Lurah, kalo pak Lurah ada di Kantor hanya sekitar dua sampai tiga jam saja”. Mendadak sontak, Lurah Maloku terlihat emosi dan mengatakan bahwa “Sebagai lurah kerja saya bukan hanya nongkrong di Kantor, tetapi saya harus juga jalan turun ke masyarakat, dan kantorkan ada staf saya”.

Ternyata dalam kasus tersebut, jalan dan MCK yang ditutup oleh Ali Slamet dan diapun tidak bisa membangun, karena Surat Izin Membangun tidak ditandatangani oleh Lurah dan Pemerintah setempat karena dikomplain oleh warga yang pada saat itu membanjiri di depan ruang Komisi A. Begitupun juga dari BPN belum mengeluarkan sertifikat sebelum masalah dengan masyarakat diselesaikan.

Tapi dalam rapat tersebut, Syamsu Rizal, anggota komisi A dari Partai Demokrat berpandangan bahwa “sekalipun dalam akta jual beli tanah tersebut meliputi jalan dan MCK, tetapi Ali Slamet tidak boleh sewenang-wenang, karena dalam setiap warkah tanah itu melekat fungsi sosial yang tidak bisa terpisahkan dengan tanah tersebut, sehingga saya meminta kepada BPN untuk meneliti kembali warkah tanah itu” ia menandaskan. Hal senada disampaikan oleh Rahmiati, satu-satunya perempuan dari Komisi A yang hadir pada saat itu, dia mengatakan bahwa “dalam hal ini, Ali Slamet perlu memperhatikan juga warga sekitar, karena sekarang ini sudah diberlakukannya CSR, corporate social responsibility, tanggung jawab social perusahaan terhadap warga di sekitar perusahaan”.

Setelah melalui proses dialog yang menegangkan akhirnya Komisi A mengeluarkan rekomendasi yang dibacakan oleh Rahmiati; “penyelesian masalah ini dilakukan secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh Pemerintah setempat dan BPN”

Setelah Rekomendasi dibacakan, selesailah rapat dan semua keluar dari ruang sidang Komisi A, tapi ada wajah yang terlihat kusut.

Ranperda Pelayanan Kesehatan Kota Makassar

2009-08-24T17:51:00.000-07:00

Sesusai dengan Rancangan Perda Pelayanan Kesehatan Kota Makassar, khususnya dalam Bab 2 pasal 2 tentang Pemberi dan penerima layanan kesehatan yang dibedakan menjadi penduduk kota dan penduduk luar kota. Sementara itu dalam perda kerja sama Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2008 yang dalam Pedoman Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa penggunaan kartu jamkesda (Jaminan Kesehatan daerah) bisa berlaku lintas kabupaten/kota, sementara dalam rancangan Perda Pelayanan kesehatan Kota Makassar, dengan demikian maka itu bertentangan dengan Perda Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tapi menurut Ibu Naisyah, Kadis Kesehatan bahwa, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ada kerjasama dan sudah ada pembagian yang jelas, “sehingga yang saya perhatikan rakyatku sendiri pak Kopel” ungkapnya ketika dikonfirmasi. Demikian juga dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bapak Sabir L Ondo, dia menimpali bahwa “Itu ibarat perahu, provinsi membagi-bagi perahu kepada Kabupaten/Kota, sehingga yang dinaikkan dalam perahu tersebut adalah rakyatnya sendiri”. Walaupun demikian, Ibu Naisyah mengatakan bahwa dia tetap membutuhkan banyak masukan, sehingga mengundang teman-teman Kopel datang ke Kantornya untuk mendiskusikan tentang Konten Ranperda tersebut.

Ranperda Pelayanan Kesehatan Kota Makassar

2009-08-24T17:40:00.000-07:00

Tapi menurut penjelasan dari Mansyur Teba, anggota Pansus Ranperda Pelayanan Kesehatan bahwa hal tersebut tidak bertentangan bahkan Perda Provinsi menjadi rujukan, untuk masalah dalam bab 2 pasal 2 tersebut ia menandaskan bahwa hal tersebut untuk menghindari penduduk dari luar Kota Makassar yang membanjiri Kota Makassar untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis sehingga penduduk Makassar bisa-bisa tidak kebagian.

Dalam diskusi tersebut, datanglah Syamsu Niang, Ketua Pansus Perda Pelayanan Kesehatan, dia berjanji bahwa sebelum penetapan sebelum tanggal 8 September, Insya Allah teman-teman di KOPEL diundang untuk dengar pendapat, mengingat sudah lama surat KOPEL masuk tetapi belum mendapat respon.

Dialog Publik

2009-07-29T03:10:00.000-07:00

Rabu, 29 Juli 2009.

Takalar, dialog publik yang dilaksanakan oleh KOPEL Sulawesi kerjasama PSHK Jakarta memberikan respon positif dari DPRD Kab. Takalar, ini dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini.

Narasumber:
- H. Said Pammusu (DPRD)
- Darwis KS (BAPPEDA)
- Winarso (Akademisi)
- Haryanto (Peneliti)

Ada beberapa yang menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Dialog Publik tersebut, diantaranya:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa perda masih sangat kurang, terutama ada beberapa perda yang tidak pernah dilaksanakan.

2. Salah satu perda yang belum maksimal adalah Perda Nomor 02 Tahun 2004 Tentang larangan memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, narkotika dan obat psikotropika. Perda ini dinilai belum maksimal dalam pelaksanaannya sebab ada daerah di Takalar yang memproduksi minuman keras (ballo) sebagai salah satu sumber penghasilan mereka.

3. Tingkat inisiatif DPRD pada fungsi legislasi diakui masih sangat minim, lebih banyak perda yang lahir merupakan inisiatif Pemda.Selain itu Said Pammusu juga meminta bahwa mengingat anggota DPRD baru yang terpilih sebanyak 23 orang dan 7 orang yang incumbent. Sehingga kedepannya KOPEL diminta untuk tetap bermitra dengan DPRD terutama pada penguatan kapasitas DPRD Kabupaten Takalar. hvk

Tambahan Penghasilan DPRD Berdasarkan PP 24/2004, PP 37/2005 dan PP 37/2006

2009-06-30T19:53:00.000-07:00

Total gaji berdasarkan PP 37 Tahun 2004, dengan klasifikasi sbb:

DPRD Provinsi :

Ketua : Rp 9.269.250
Waka :Rp 3.861.000
Anggota : Rp 6.418.500

Kabupaten :

Ketua : Rp 6.442.125
Waka :Rp 5.092.350
Anggota : Rp 4.537.950

Sedangkan berdasarkan PP 37 Tahun 2005 dan PP 37 Tahun 2006, sebagai berikut:

DPRD Provinsi :

Ketua : Rp 27.000.000, dengan klasifikasi :

Tunjangan perumahan Rp -
Tunjangan komunikasi intensif Rp 9.000.000
Dana Operasional R

Waka :Rp 3.861.000, dengan klasifikasi :

Tunjangan perumahan Rp -
Tunjangan komunikasi intensif Rp 9.000.000
Dana Operasional Rp 9.600.000

Anggota : Rp 6.418.500, dengan klasifikasi :

Tunjangan perumahan Rp 6.700.000
Tunjangan komunikasi intensif Rp 9.000.000
Dana Operasional Rp -

DPRD Kabupaten :

Ketua : Rp 18.900.000

Tunjangan perumahan Rp -
Tunjangan komunikasi intensif Rp 6.300.000
Dana Operasional Rp 12.600.000

Waka :Rp 13.020.000

Tunjangan perumahan Rp -
Tunjangan komunikasi intensif Rp 6.300.000
Dana Operasional Rp 6.720.000

Anggota : Rp 12.300.000

Tunjangan perumahan Rp 6.000.000
Tunjangan komunikasi intensif Rp 6.300.000
Dana Operasional Rp -

Jadi total gaji anggota DPRD/bulan sebagai berikut:
DPRD Provinsi:
- Ketua Rp 36.268.250
- Waka Rp 18.600.000
- Anggota Rp 22.118.500
DPRD Kabupaten:
- Ketua Rp 25.342.125
- Waka Rp 18.112.350
- Anggota Rp 16.837.950

Salam,

hvk

Workshop on How To Create and Deliver a Public Message

2009-06-24T02:34:00.000-07:00

Prakata :

Pra PEMILU 2009, KOPEL Sulawesi kerjasama dengan International Republic Institut (IRI) melakukan pemetaan isu di masyarakat yang perlu diperjuangkan oleh Partai Politik. Dalam pemetaan tersebut, KOPEL memilih isu mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan masalah pengangguran untuk direspon oleh 38 Partai Politik di Sulawesi Selatan. Dari respon Partai Politik, umumnya ingin memperjuangkan ke 3 isu tersebut ketika mendudukkan kader-kadernya di DPRD.
Pasca PEMILU 2009, KOPEL akan menagih janji Partai Politik melalui kader-kadernya di DPRD. Salah satu yang mendesak untuk menjadi perhatian anggota DPRD terpilih adalah ketiga isu tersebut di atas. Karena itu, dalam advokasi ke depan KOPEL akan melibatkan stekaholder dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan isu ini.

2009-06-23T20:52:00.000-07:00

PENTING!!!

Untuk Teman-teman Peneliti Gowa N Makassar diminta mengirim segera revisi laporan ke Mbak Erni PSHK.

salam,

hvk

INFO

2009-06-21T06:11:00.000-07:00

Studi Kritis RPJM IASMO

Hari/Tgl : Senin. 22 Juni 2009
Tempat : Sekretariat KOPEL Sulawesi
Pukul : 16.00 wita

Diharapkan kehadiran teman-teman khususnya TIM Makassar

Wassalam,
hvk

Kupas Tuntas PERDA

2009-06-19T20:59:00.000-07:00

Hasil serial meeting PERDA
Perda No.20 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Kab. Takalar.

Perda ini dinilai memiliki beberapa kekurangan diantaranya:

- Masih lebih banyak copy paste dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Pada pasal 5 ayat (3), tidak jelas apa yang dimaksud dengan anak Takalar, selain itu pada pasal ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak pada pasal 28 ayat 3. Dimana dalam UU Perlindungan Anak dikatakan tidak ada biaya untuk akta kelahiran, sedangkan dalam perda ini dibatasi untuk anak diatas 1 (satu) tahun. Sedangkan kita ketahui bahwa dalam sebuah peraturan perundang-undangan selalu merujuk terhadap peraturan yang diatasnya atau yang lebih tinggi, ini menjadi sebuah fakta bahwa Perda ini sudah menyalahi/mereduksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Pasal 11 ayat (1) tidak mengakui UU Perlindungan Anak Tahun 2002 (Pasal 53), dimana dalam UU Perlindungan Anak dikatakan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma, sedangkan dalam Perda dikatakan pemberian bantuan berdasarkan tingkat perkembangan fisik.
- Pasal 26 tentang pidana, sebenarnya juga melakukan reduksi terhadap UU Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), dimana pidana dicantumkan paling lama 3 tahun 6 bulan, sedangkan dalam Perda paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan.(hvk)

Serial Meeting

2009-06-18T22:02:00.001-07:00

Analisis APBD Kota Makassar, Kab. Gowa dan Kab. Takalar:
Dilaksanakan pada:
Hari/Tgl : Sabtu, 20 Juni 2009
Tempat : Kantor BAKTI
Pemateri : Bapak Prof.DR. Aswanto, SH.MSi

Daftar analisis perda:
1. Perda tentang zakat Kota Makassar
2. Perda holding company Kab. Gowa
3. Perda pakaian muslim Kab. Takalar

Kepada seluruh Tim Peneliti diharapkan sudah memiliki analisis awal terhadap perda yang dimaksud.

Wassalam,
hvk

INFO PENTING!!!

2009-06-15T22:12:00.000-07:00

Untuk teman-teman Peneliti Program PSHK....
1. Perbaikan laporan

2. Analisis perda, masing-masing 3 perda(Kab.Takalar 3 Perda, Kab. Gowa 3 Perda dan Kota Makassar 3 Perda).

Pelaksanaan Serial Meeting:
Sabtu, 20 & 27 Juni 2009
Di Kantor BAKTI.

Wassalam,

N-To

Serial Meeting Audit Peraturan Daerah di Kopel

2009-06-12T21:32:00.000-07:00

Kopel Sulawesi, hari ini Sabtu 13 Juni 2009 melaksanakan kegiatan evaluasi perda yang bertajuk Serial Meeting Audit Peraturan Daerah : Studi di 3 DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2004 – 2009 (Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar). Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk semakin menajamkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kopel Sulawesi sejak bulan Januari 2009. Dimana dalam audit perda ini mengambil 3 daerah kabupaten/kota sebagai daerah sampel penelitian yaitu DPRD Kota Makassar, DPRD Kabupaten Gowa dan DPRD Kabupaten Takalar. Audit perda ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Kopel Sulawesi kerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dalam merangka evaluasi kinerja DPRD periode 2004 – 2009.
Serial meeting akan dilaksanakan 3 kali dalam bulan Juni 2009, dari tanggal 13 Juni, 20 Juni dan 27 Juni 2009. Dalam kegiatan serial meeting ini juga akan menghadirkan nara sumber antara lain Prof. Dr. Aswanto, MH, dan Irwan Muin, SH, MH. Adapun yang menjadi peserta dalam serial meeting ini adalah selain punggawa Kopel Syamsuddin, Herman, Anwar juga dihadiri oleh para peneliti Kopel Sulawesi Akil, Anto, Lisa. Dan turut pula diundang orang maupun lembaga yang konsern terhadap kajian peraturan daerah. Direncanakan juga kegiatan serupa akan dilaksanakan di BaKTI. [MAR]

Silaturahim Caleg Perempuan Terpilih Kerjasama Kopel Sulawesi dengan KPPI Sulsel

2009-06-12T21:28:00.000-07:00

Pentingnya Membangun Persekongkolan Hati Nurani

Jumat 16 Juni 2009, bertempat di Raja Gurih Makassar Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sulsel melakukan silaturahim dengan calon anggota legislatif terpilih untuk DPRD Sulsel periode 2009-2014.

Ketua KPPI Sulsel Andi Mariattang S.Sos menjelaskan hasil pemilu 09 April 2009 memperlihatkan peningkatan yang signifikan jumlah keterwakilan perempuan secara umum di Parlemen. Di DPRD Sulsel misalnya, pada periode 2004-2009 hanya 6orang Semarang meningkat meningkat menjadi 12 orang. ’’Ini saya kira kita harus mensyukuri sekaligus tantangan kaum perempuan ke depan bagaimana memperlihatkan kinerja yang berpihak bagi puiblik ke depan,’’ ujarnya.

Andi Maritang sendiri adalah anggota DPRD Sulsel periode 2004 – 2009 dari Fraksi PPP dan kembali terpilih untuk periode 2009-2014. Mary demikian biasa disapa mengakui tugas selaku anggota wakil rakyat sesungguhnya sangat berat dan membutuhkan orang-orang yang memiliki kredibilitas yang kuat. ’’Ada banyak pekerjaan di sana yang sesungguhnya adalah membutuhkan pengetahuan yang memadai. Namun pengetahuan tidak akan cukup tanpa integriti yang kuat. Sebab kita akan diperhadapkan banyak godaan. Dan kita juga harus sadar serta Sian dengan perlakuan rekan lain, yang kadang memandang lain perempuan di parlemen,’’ ujarnya sedikit berbagi pengalaman dengan caleg yang baru terpilih. ’’Kita harus pintar mengatur strategi. Harus ada kesadara membangun persekongkolan hati nurani dengan sesama kaum perempuan,’’ ujarnya lagi melanjutkan. Selaku perempuan, kita tidak mesti harus sama terus. Ngumpul satu komisi, apalagi setiap harus berkumpul. Karena itu semakin akan mengganggu atau bahkan menimbulkan kecurigaan rekan lain ’’laki-laki’’. Yang penting komunikasi harus berjalan terus.

Mariattang juga menjelaskan, alasan KPPI bekerjasama dengan KOPEL selama ini dalam memberi penguatan politik perempuan di Sulsel, karena lembaga ini dianggap sudah memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat dan memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengkonsolidasi penguatan kinerja DPRD selama ini. Karenanya, ke depan diharap Kopel bersama KPPI tetap bekerja sama untuk memberi penguatan bagi kader-kader perempuan di Parlemen untuk bisa maksimal menjalankan tugasnya serta terhindar dari Korupsi.

Rusni Kasman, Caleg terpilih dari Partai Golkar untuk wilayah Bosawa merasa bersyukur dengan pertemuan malam itu yang difasilitasi Kopel dan KPPI. ’’Saya terus terang selama ini bertanya-tanya, kira-kira bagaimana kerja di DPRD nanti. Tapi malam ini, kita sudah mendapat gambaran, apalagi ada beberapa bahan bacaan yang dibagikan Kopel. Insya Allah saya mau belajar. Dan tegur kami kalau ada kekeliruan,’’ ujarnya sambil melirik pengurus Kopel yang juga hadir malam itu.

Hj. Andi Tenri Yasin Limpo, mengaku banyak pengalaman berharga bekerja sama dengan Kopel selama ini. Tenry adalah Ketua DPRD Gowa yang juga pada pemilu kali ini terpilih selaku anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar wilayah Kab. Gowa, Takalar, Jeneponto. ’’Saya selama ini sudah banyak merasakan bagaimana bekerja sama dengan Kopel. Menghadiri diskusi-diskusi yang dilaksanakan di kampung-kampung, pelatihan dll. Saya kira cukup bagus,’’ ujarnya menambahkan selama ini mungkin teman-teman mengenal KOPEL lewat media, dan sepertinya semua mengkritik. Pada hal tidak begitu. Dan saya kira memang lebih bagus kalau dari awal kita kerja sama.

Gagas Tatib yang Responsif Gender

Tenry juga berharap KPPI bersama Kopel ke depan bisa mengadvokasi penyusunan tata tertib DPRD yang memperlihatkan keperpihakan terhadap gender. ’’Kita menyadari tata tertib selama ini itu tidak berpihak pada isu-isu gender. Khususnya banyak merugikan kaum perempuan,’’ tambahnya.

Tenry berharap, ke depan tatib benar-benar bisa mengadopsi perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. ’’Kalau undang-undang kita berani menyebut ada keterwakilan perempuan, di tatib nanti kenapa tidak,’’ ujarnya.

Koordinator Kopel Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah menyambut baik gagasan untuk mengadvokasi tata tertib yang responsif gender. Bahkan Kopel bersama KPPI akan segera menindaklajuti dengan membentuk tim penyusun drap.

Herman SPd, Manager Program Kopel menjelaskan, Kopel telah berpengalaman mengadvokasi kinerja DPRD selama 8 tahun, termasuk mengdavokasi tata tertib DPRD di berbagai daerah. Pertemuan ini dianggap proses langkah awal dalam membangun komunikasi dengan DPRD terpilih yang nantinya akan sangat membantu dalam kerja-kerja di KOPEL Sulawesi dan di DPRD, sehingga pertemuan ini dianggap sangat penting. Menurutnya, Kopel didirikan tahun 2000 dengan maksud untuk mengadvokasi penguatan kinerja, Penguatan Kepada Partai politik, Pendidikan politik bagi masyarakat dan advokasi kebijakan publik. ’’Kita ada banyak referensi di Kopel terkait dengan hal tersebut. Semua DPRD bisa diakses,’’ ujarnya menambahkan di Kopel juga tersedia Kumpulan regulasi seperti Undang-undangan dan Perda yang bisa diakses.

Sejak didirikan, Kopel juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa donor seperti Uni Eropa, British Council, National Democratic Institute (NDI), IRI, LGSP-USAID, Partnership serta beberapa lembaga lainnya. hvk

Diskusi

2009-06-12T00:56:00.000-07:00

Diskusi Tentang Pergub Tentang SK Pembentukan Tim Khusus Pengamanan/Pengendalian Pengunjuk Rasa di Lingkungan Kantor Gubernur Sulsel pada tanggal 3 Juni 2009 di Sekretariat Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi.

Diskusi Pergub Tentang SK Pembentukan Tim Khusus Pengamanan/Pengendalian Pengunjuk Rasa di Lingkungan Kantor Gubernur Sulsel

2009-06-09T22:41:00.000-07:00

SK Gubernur nomor 1691/V/Th.2009 tentang Pengamanan Pengunjuk Rasa di Kantor Gubernur Sulsel memunculkan pertanyaan dan tafsiran di banyak kalangan, utamanya dikalangan aktifitas LSM dan Mahasiswa. Dalam diskusi KOPEL Sulawesi yang dihadiri oleh para aktifis NGO, advokasi Hukum, masyarakat sipil dan Mahasiswa pada tanggal, 03 Juni 2009 di Kantor KOPEL Sulawesi, menilai bahwa SK ini dibuat secara prematur tanpa adanya pertimbangan yang rasional dan lebih matang sehingga menimbulkan beberapa tafsiran dan implikasi negatif. Diskusi ini menilai bahwa:

SK Gubernur ini menunjukkan adanya sikap Paranoid (Ketakutan yang berlebihan) baik pada para pejabat Pemprof dan Gubernur Syahrul Yasin Limpo sendiri terhadap pengunjuk rasa yang datang ke kantor Gubernur. Sikap Paranoid ini juga sebagian disebabkan oleh kekhawatiran terhadap tidak terlaksananya janji politik Gubernur dan kekhatiran terhadap percitraan buruk Gubernur yang dapat berimplikasi pada pilgub mendatang.
Dari Segi kewenangan, SK Gubernur ini melampaui kewenangan dari kepolisia n dan satpol PP yang pada dasarnya memiliki kewenangan dan otoritas dalam hal pengamanan.
Selain itu, SK ini bertentangan dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang pada kenyataannya juga dirujuk pada SK ini. Dengan ada tim khusus pengamanan, implikasinya membuat penyampaian pendapat masyarakat ke Kantor Gubernur menjadi lebih tertutup karena sangat birokratis dan menimbulkan kesan adanya pengalan secara fisik ala militer.
Dari segi anggaran, SK Gubernur ini membuka peluang korupsi APBD dengan ada ketetapan SK ini berlaku secara surut per tanggal 5 Januari 2009 dan adanya adanya implikasi anggaran yang ditimbulkan oleh pelaksanaan peraturan ini.
Sementara itu, SK ini dinilai sangat tidak populer karena mengabaikan hak politik masyarakat yang telah memilih pada pilgub lalu atas dasar janji politik dan slogan-slogan yang di usung oleh “Sayang”. Masyarakat pada dasarnya menantikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan yang membuka kedekatan komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun pada faktanya, dengan adanya SK ini malah membuat sekat yang jauh antara masyarakat yang pemerintah dan citra militerisme dalam pemerintahan Gubernur Sulsel.

Dengan beberapa penilaian ini, direkomendasikan kepada Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk mencabut SK ini karena akan berimplikasi negatif terhadap kehidupan demokrasi yang lebih luas di masyarakat Sulawesi Selatan. Begitu pula, kepada seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat melakukan advokasi untuk membatalkan SK ini demi menjaga kesinambungan kehidupan politik yang demoratis di masyarakat Sul-sel. (MAR & HVK)

ANGGOTA DPRD PENERIMA RAPEL TKI PP 37 MULAI BERULAH

2009-06-01T20:37:00.000-07:00

Di akhir periode anggota DPRD penerima Rapel PP 37 mulai berulah. Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Husain Baelang menganggap bahwa rapelan tersebut tidak harus dikembalikan (fajar, 2 Juli 2009). Anggota DPRD Sulawesi Barat menerima rapelan tersebut sebesar Rp. 91.800.000,- setiap anggota dewan. Total utang anggota DPRD Sulbar sendiri mencapai 3 milyar. Dengan alasan PP 21 tahun 2007 yang memerintahkan untuk mengembalikan rapelan tersebut tidak berdasar, karena PP hanya bisa dibatalkan dengan undang-undang. Husain Baelang dari Fraksi Sulbar Bersatu sendiri baru mengembalikan Rp. 2 juta dari Rp. 91.800.000,- yang telah diterimanya sejak 2006 yang lalu.

Apa yang mendasari anggota DPRD tidak mau kembalikan utang mereka dari PP 37?, Pertama, anggota DPRD memang sudah tertutup hatinya atas penderitaan rakyat yang selama ini mereka wakili . Kedua, sejak dari awal memang telah berniat untuk “mencuri” uang rakyat. Ketiga, diakhir periode, uang mereka sudah habis untuk dana kampanye pemilu legislatif yang lalu (Herman).

MUSLIMAT NU KOTA MOJOKERTO “BERGURU” KEPADA KOPEL

2009-06-01T19:51:00.000-07:00

Senin tanggal 1 Juni 2009, Ada sekitar delapan orang aktivitas perempuan dari Muslimat NU Kota Mojokerto Jawa Timur bertandang ke Markas KOPEL, dalam rangka untuk bersilaturrahmi dengan KOPEL. Mereka tiba sekitar pukul 13.30 WITA dan dipersambut oleh teman-teman yang ada di Kopel, seperti Sang Koordinator Syamsuddin Alimsyah, Manager Program Herman, S.Pd, Irfan Salassa field officer Bantaeng, Jafar field Officer Toraja, dari keuangan Salma dan Sri Wahyuni, dari Riset Muhammad Akil Rahman dan Madjid Bati serta Muhammad Ramli, Field Officer Makassar. Disamping itu, pertemuan ini dihadiri dan diliput oleh Fajar TV.

Sebetulnya kehadiran para “pendekar wanita” ini selain bersilaturrahmi dan melihat secara lebih dekat KOPEL Sulawesi juga untuk sharing dengan Kopel tentang sejarah kehadiran KOPEL, peranannya dan juga termasuk program-program, karena menurut mereka, KOPEL sudah begitu mereka kenal tetapi belum sempat melihat seperti apa “sarang”nya. “Sebelum datang ke Makassar, kami sudah berniat untuk silaturrahmi dengan teman-teman KOPEL, tiba disini sejak tanggal 28 Mei, dan Alhamdulillah, hari ini baru kami dapat bersilaturrahmi dengan teman-teman KOPEL untuk berguru” ungkap Ibu Hamidah, pimpinan rombongan juga sekaligus Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Mojokerto dengan nada gembira, setelah dilakukan perkenalan oleh semua delegasi yang hadir. Ungkapan Ibu Hamidah ini tentu saja disambut dengan tertawa oleh semua yang hadir.

Dalam penjelasnnya kepada Delegasi Kota Mojokerto, Syamsuddin Alimsyah menguraikan tentang sejarah berdirinya KOPEL, dan sepak terjangnya selama ini dalam mengawal demokratisasi “Kopel adalah LSM yang berdiri pada tanggal 10 Maret 2000 dan fokus pada pengawasan dan evaluasi kinerja Wakil Rakyat” demikianlah penjelasan syamsuddin sekaligus menjawab pertanyaan dari seorang. Anggota delegasi. Dalam uraian lanjutannya Syamsuddin menjabarkan tentang strategi KOPEL dalam melakukan pemantauan di DPRD, melakukan penguatan-penguatan terhadap CSO dalam bentuk parlemen group. Penjelasan syamsuddin diperhatikan dengan sangat serius oleh para aktivis perempuan yang tergabung dalam Muslimat NU dan beberapa organisasi lainnya di Kota Mojokerto.

Waktu dua jam memang terlalu singkat untuk mengemas sebuah silaturrahmi dengan penuh keakraban dan persaudaraan ini, para tamu harus bersiap-siap untuk kembali ke Kota Mojokerto sekaigus mengundang teman-teman KOPEL untuk bersilaturrahmi ke Mojokerto (tunggu saja bu, bisik akil), sebelum pulang, sempat berfoto bersama dengan teman-teman di KOPEL, sebagai kenang-kenangan sekaligus kesaksian bahwa mereka pernah menginjakkan kakinya di rumah panggung ini disertai kesan yang begitu mendalam, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hj. Yayuk Ansor, Pengurus Cabang Muslimat NU Kota Mojokerto “Sangat terkesan atas sambutan kunjungan kami dari teman-teman KOPEL, Selamat Berjuang, tegakkan kebenaran semoga sukses. Allah SWT selalu menuntun dan memberkati. Amiiin…”. Terima kasih bu, Slamat jalan, semoga ketemu nanti Mojokerto………….. (Djid)

2009-05-26T20:09:00.001-07:00

News Letter

2009-05-26T20:04:00.001-07:00

Modul

2009-05-26T20:01:00.000-07:00

Kritis Anggaran2

2009-05-26T19:55:00.000-07:00

Krits Anggaran

2009-05-26T19:50:00.001-07:00

Aspirasi Anda Kami Tampung

2009-05-26T19:46:00.001-07:00

Kinerja DPRD SulSel

2009-05-26T19:40:00.000-07:00

Traffic Light APBD

2009-05-26T19:35:00.000-07:00

Proyek Tanpa Korupsi

2009-05-26T19:30:00.000-07:00

Hak Dasar Yang Terabaikan

2009-05-26T19:25:00.000-07:00

Publikasi APBD

2009-05-20T08:57:00.000-07:00

Rabu 20 Mei 2009:
Launching Poster APBD Kota Makassar, Kab. Tana Toraja dan Kabupaten Bantaeng.
Acara ini dilaksanakan: kerjasama KOPEL Sulawesi-Uni Eropa-Pemkot. Makassar
Dihadiri oleh:
1. Uni Eropa (Mbak Novi)
2. Kopel Sulawesi (Syamsuddin Alimsyah)
3. Walikota Makassar (Ir.Ilham Arif Sirajuddin)

Talk Show
Panelis:
1. Setda Kab. Bantaeng
2. Ketua Bidang Ekonomi BAPPEDA Kota Makassar
3. Ombudsman Kota Makassar
Moderator:
1. Presenter Makassar TV

LIVE MAKASSAR TV

INFO PENTING!!!

2009-05-19T21:19:00.000-07:00

Salam hangat:
Kepada peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, pada Program Rekam Jejak dan Analisis Kinerja DPRD untuk SEGERA menyelesaikan LAPORAN INDIVIDU. Dead line: 22 Mei 2009

Thanks,

Devisi Riset

Untuk Seluruh Koordinator Kabupaten

2009-05-19T20:37:00.001-07:00

Kepada teman-teman di daerah...untuk dapat mengirimkan jadwal kegiatannya atau berita berkaitan dengan program serta tulisan teman-teman ke E-mail:risetkopel@yahoo.com.
Thanks b4.

APBD Tana Toraja Tahun 2009

2009-05-19T20:30:00.000-07:00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

Memorandum of Understanding

2009-05-19T20:24:00.000-07:00

Perjanjian Kerjasama Kopel Sulawesi dengan Pemerintah Kab. Tana Toraja

Training Baca Anggaran

2009-05-19T20:17:00.000-07:00

Pelaksanaan Training Kab. Tana Toraja berlangsung mulai tanggal 18-19 Mei 2009. Selanjutnya, Kab. Bantaeng mulai tanggal 23 Mei 2009.

Training Pembacaan Anggaran

2009-05-19T19:50:00.000-07:00

Bersama CSO, Setda Kab. Tana Toraja N Uni Eropa (Novi)