Pentingnya Membangun Persekongkolan Hati NuraniJumat 16 Juni 2009, bertempat di Raja Gurih Makassar Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sulsel melakukan silaturahim dengan calon anggota legislatif terpilih untuk DPRD Sulsel periode 2009-2014.
Ketua KPPI Sulsel Andi Mariattang S.Sos menjelaskan hasil pemilu 09 April 2009 memperlihatkan peningkatan yang signifikan jumlah keterwakilan perempuan secara umum di Parlemen. Di DPRD Sulsel misalnya, pada periode 2004-2009 hanya 6orang Semarang meningkat meningkat menjadi 12 orang. ’’Ini saya kira kita harus mensyukuri sekaligus tantangan kaum perempuan ke depan bagaimana memperlihatkan kinerja yang berpihak bagi puiblik ke depan,’’ ujarnya.
Andi Maritang sendiri adalah anggota DPRD Sulsel periode 2004 – 2009 dari Fraksi PPP dan kembali terpilih untuk periode 2009-2014. Mary demikian biasa disapa mengakui tugas selaku anggota wakil rakyat sesungguhnya sangat berat dan membutuhkan orang-orang yang memiliki kredibilitas yang kuat. ’’Ada banyak pekerjaan di sana yang sesungguhnya adalah membutuhkan pengetahuan yang memadai. Namun pengetahuan tidak akan cukup tanpa integriti yang kuat. Sebab kita akan diperhadapkan banyak godaan. Dan kita juga harus sadar serta Sian dengan perlakuan rekan lain, yang kadang memandang lain perempuan di parlemen,’’ ujarnya sedikit berbagi pengalaman dengan caleg yang baru terpilih. ’’Kita harus pintar mengatur strategi. Harus ada kesadara membangun persekongkolan hati nurani dengan sesama kaum perempuan,’’ ujarnya lagi melanjutkan. Selaku perempuan, kita tidak mesti harus sama terus. Ngumpul satu komisi, apalagi setiap harus berkumpul. Karena itu semakin akan mengganggu atau bahkan menimbulkan kecurigaan rekan lain ’’laki-laki’’. Yang penting komunikasi harus berjalan terus.
Mariattang juga menjelaskan, alasan KPPI bekerjasama dengan KOPEL selama ini dalam memberi penguatan politik perempuan di Sulsel, karena lembaga ini dianggap sudah memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat dan memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengkonsolidasi penguatan kinerja DPRD selama ini. Karenanya, ke depan diharap Kopel bersama KPPI tetap bekerja sama untuk memberi penguatan bagi kader-kader perempuan di Parlemen untuk bisa maksimal menjalankan tugasnya serta terhindar dari Korupsi.
Rusni Kasman, Caleg terpilih dari Partai Golkar untuk wilayah Bosawa merasa bersyukur dengan pertemuan malam itu yang difasilitasi Kopel dan KPPI. ’’Saya terus terang selama ini bertanya-tanya, kira-kira bagaimana kerja di DPRD nanti. Tapi malam ini, kita sudah mendapat gambaran, apalagi ada beberapa bahan bacaan yang dibagikan Kopel. Insya Allah saya mau belajar. Dan tegur kami kalau ada kekeliruan,’’ ujarnya sambil melirik pengurus Kopel yang juga hadir malam itu.
Hj. Andi Tenri Yasin Limpo, mengaku banyak pengalaman berharga bekerja sama dengan Kopel selama ini. Tenry adalah Ketua DPRD Gowa yang juga pada pemilu kali ini terpilih selaku anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar wilayah Kab. Gowa, Takalar, Jeneponto. ’’Saya selama ini sudah banyak merasakan bagaimana bekerja sama dengan Kopel. Menghadiri diskusi-diskusi yang dilaksanakan di kampung-kampung, pelatihan dll. Saya kira cukup bagus,’’ ujarnya menambahkan selama ini mungkin teman-teman mengenal KOPEL lewat media, dan sepertinya semua mengkritik. Pada hal tidak begitu. Dan saya kira memang lebih bagus kalau dari awal kita kerja sama.
Gagas Tatib yang Responsif Gender
Tenry juga berharap KPPI bersama Kopel ke depan bisa mengadvokasi penyusunan tata tertib DPRD yang memperlihatkan keperpihakan terhadap gender. ’’Kita menyadari tata tertib selama ini itu tidak berpihak pada isu-isu gender. Khususnya banyak merugikan kaum perempuan,’’ tambahnya.
Tenry berharap, ke depan tatib benar-benar bisa mengadopsi perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. ’’Kalau undang-undang kita berani menyebut ada keterwakilan perempuan, di tatib nanti kenapa tidak,’’ ujarnya.
Koordinator Kopel Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah menyambut baik gagasan untuk mengadvokasi tata tertib yang responsif gender. Bahkan Kopel bersama KPPI akan segera menindaklajuti dengan membentuk tim penyusun drap.
Herman SPd, Manager Program Kopel menjelaskan, Kopel telah berpengalaman mengadvokasi kinerja DPRD selama 8 tahun, termasuk mengdavokasi tata tertib DPRD di berbagai daerah. Pertemuan ini dianggap proses langkah awal dalam membangun komunikasi dengan DPRD terpilih yang nantinya akan sangat membantu dalam kerja-kerja di KOPEL Sulawesi dan di DPRD, sehingga pertemuan ini dianggap sangat penting. Menurutnya, Kopel didirikan tahun 2000 dengan maksud untuk mengadvokasi penguatan kinerja, Penguatan Kepada Partai politik, Pendidikan politik bagi masyarakat dan advokasi kebijakan publik. ’’Kita ada banyak referensi di Kopel terkait dengan hal tersebut. Semua DPRD bisa diakses,’’ ujarnya menambahkan di Kopel juga tersedia Kumpulan regulasi seperti Undang-undangan dan Perda yang bisa diakses.
Sejak didirikan, Kopel juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa donor seperti Uni Eropa, British Council, National Democratic Institute (NDI), IRI, LGSP-USAID, Partnership serta beberapa lembaga lainnya. hvk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar