HASIL BEDAH RKA-SKPD LUWU TIMUR MENCENGANGKAN WARTAWAN DAN CSO LUWU TIMUR

Malili, 26/12/09. Hasil Analisis RKA-SKPD dipaparkan oleh tim KOPEL Sulawesi Luwu Timur di hadapan wartawan dan beberapa tokoh masyarakat di Malili. Beberapa item belanja dalam RKA Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian mencengangkan para wartawan dan tokoh masyarakat yang hadir dalam diskusi tersebut. Salah satu belanja yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah perjalanan dinas luar daerah yang dianggarkan oleh hampir di semua kegiatan oleh ke tiga SKPD. Sejumlah belanja perjalanan dinas ini, menurut pak Yamin, malah tidak memiliki kaitan dengan pencapain hasil dari kegiatan. Dan bisa dikategorikan belanja yang boros dan bahkan fiktif karena tidak adanya relevansi dengan kegiatan dan programnya, tambah pak Yamin.
Anwar Razak, Program Manager KOPEL Sulawesi yang turut hadir dalam diskusi ini. Menambahkan bahwa jika dijumlahkan seluruh belanja-belanja yang boros dari ketiga SKPD tersebut maka anggaran itu bisa mencapai 1 milyar lebih. Dan bila dialokasikan ke sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung ke masyarakat di kesehatan, pendidikan dan pertanian, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Senada dengan pak Anwar, Nasrun Majid, salah seorang wartawan media elektronik mengungkapkan bahwa SKPD dalam hal ini mengada-ada saja dalam melakukan penganggaran karena banyaknya belanja yang tidak relevan dengan hasil kegiatan. Kalau bisa tambah dia, keseluruhan belanja yang tidak relevan di relokasi saja pada program yang bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam pertemuan ini, muncul komitmen bersama untuk mengadvokasi hasil analisis ke DPRD dan SKPD terkait sebelum tanggal penetapan APBD Luwu Timur yang ditarget pada tanggal 29 Desember 2009. (Anw)

KOPEL Makassar Menyerahkan Sejumlah Buku ke DPRD Kota Makassar

Makassar, 22/12/09. Penyerahan sejumlah hasil karya KOPEl Sulawesi diserahkan oleh coordinator KOPEL Makassar, Muh. Ramli. Penyerahan ini dilakukan pada saat acara peluncuran perpustakaan DPRD Kota Makassar. Pada kesempatan ini SEKWAN DPRD Kota Makassar, dalam sambutannya, menyatakan ucapan terimakasih kepada KOPEL Sulawesi yang telah berpartisipasi menyumbangkan buku untuk perpustakaan DPRD Kota Makassar.
Buku-buku sumbangan KOPEL adalah buku-buku terbaik yang merupakan hasil advokasi dan pengalaman KOPEL selama dalam menjalankan program-program pendampingan masyarakat dan penguatan DPRD untuk tiga fungsi DPRD. Mudah-mudahan, tambah pak Ramli, buku-buku tersebut dapat dibaca oleh seluruh kalangan masyarakat, pemerintah dan anggota DPRD dan mengambil pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman KOPEL yang tertuang di buku itu.
Adapun buku-buku sumbangan KOPEL tersebut adalah
1. Traffic Light APBD
2. Mewujudkan Proyek Tanpa Korupsi
3. Korupsi di DPRD; Daun-daun pun Berguguran
4. Meneropong Kinerja DPRD Sulsel
5. Andai KOPEL adalah Sekolah
6. Hak Dasar yang Terabaikan
7. Saatnya Warga Kritis Anggaran
(Anw)

ERNA AMIN, ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR SHARING PENDAPAT DENGAN KOPEL SULAWESI WILAYAH MAKASSAR

20/12/2009. Anggota Komisi D dan juga anggota Bada Kehormatan DPRD Kota Makassar sharing pendapat dengan KOPEL Sulawesi di salah satu Rumah Makan di Jalan Pengayoman Makassar. Ibu Erna Amin yang ditemani oleh staff pribadinya mengungkapkan keinginannya untuk membangun relasi yang lebih kuat dengan elemen-elemen masyarakat seperti NGO dalam mendukung kinerjanya sebagai anggota Komisi dan anggota Badan Kehormatan. Menurut dia, NGO-NGO dan kelompok-kelompok masyarakat mestinya secara aktif memberikan informasi kepada anggota DPRD untuk mendukung kinerja pengawasannya karena menurut dia tidak semua informasi-informasi di masyarakat dapat terekam oleh dia sehingga perlu partisipasi semua pihak. Makanya, tambah dia, pertemuan dengan KOPEL ini adalah upaya dia untuk membangun komunikasi secara intens dengan masyarakat dan merupakan bentuk keterbukaannya menerima kritikan dan informasi dari NGO.

Pak Ramli, coordinator KOPEL Makassar, pada pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa KOPEL selama ini banyak memberikan respon terhadap kinerja dan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD Kota Makassar dan respon itu kita komunikasikan kembali ke anggota-anggota DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung seperti lewat media massa. Dan menurut dia, pertemuan seperti itu amat baik untuk mendorong kinerja anggota DPRD karena anggota DPRD mendapatkan banyak informasi sekaligus ada semangat baru biasanya muncul setelah pertemuan. Hal-hal seperti ini perlu terus dilakukan dan jangan ada yang alergi, tambah dia.

Dalam kesempatan ini, ibu Erna dan tim KOPEL Makassar banyak berdiskusi tentang pembahasan RKA-SKPD 2010 Kota Makassar dan upaya peningkatan Komisi D dan kinerja Badan Kehormatan Kota Makassar. (Anwar)

KOPEL: SEJUMLAH ANGGARAN DALAM RKA-SKPD KOTA MAKASSAR TIDAK RASIONAL

Hasil analisis KOPEL Sulawesi terkait dengan RKA_SKPD kota Makassar di komunikasikan ke sejumlah anggota anggota DPRD. Sejumlah anggaran yang tidak rasional di beberapa SKPD seperti SKPD pendidikan, koperasi dan social ditemukan oleh KOPEL Makassar. Yang paling mencolok tampak pada SKPD pendidikan yang menganggarkan belanja pegawai dalam bentuk honor kegiatan sejumlah 32 milyar dan belanja makan dan minum sebesar 1 M lebih. Begitu pula di SKPD Koperasi yang hamper semua kegiatannya menganggarkan belanja perjalanan dinas ke luar kota dan tidak memiliki relevansi dengan program-programnya. Selain itu, anggaran yang markup juga ditemukan di ketiga RKA-SKPD tersebut, khususnya untuk pembelian kertas HVS 70 gram yang dianggarkan dengan harga yang beragam oleh masing-masing SKPD. Anggaran yang di markup ini berkisar Rp 10.000 hingga Rp 19.000 untuk pembelian kertas HVS.

Menurut Pak Ramli, coordinator KOPEL Makassar, temuan hasil analisis KOPEL ini telah kami sebar ke sejumlah anggota dewan yang sedang melakukan pembahasan. Selain dibuat dalam bentuk selebaran hasil analisis ini juga di komunikasikan secara intens ke Komisi-komisi dan fraksi yang ada di DPRD. Selain itu ada beberapa anggota dewan yang memang meminta penjelasan khusus kepada KOPEL. Kemarin saja, tambah pak Ramli, salah anggota DPRD dari komisi D, ibu Erna Amin, mengagendakan khusus pertemuan dengan KOPEL untuk mendapatkan informasi terkait dengan sejumlah temuan-temuan KOPEL. Selain itu ibu Erna juga banyak melakukan sharing informasi terkait dengan kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar.

Sampai berita ini diturunkan tim KOPEL Makassar bersama dengan Parlemen Group (kelompok dampingan KOPEL) masih gencar melakukan lobi ke sejumlah pihak termasuk ke SKPD terkait. Menurut sejumlah anggota dewan RAPBD 2010 akan ditetapkan sebelum tanggal 23 Desember 2009. (Anwar)

KOPEL MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PIMPINAN DPRD KAB. BANTAENG TENTANG BELANJA-BELANJA YANG TIDAK RASIONAL DALAM RKA SKPD

17/12/09 (Bontaeng). Dua orang Pimpinan DPRD Kab. Bantaeng, bapak Alim Bahri dan Darwis SP menyatakan keinginannya untuk lebih mencermati RAPBD 2010 agar lebih berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Hal ini menurut beliau sangat penting karena APBD pada dasarnya diperuntukkan kepada masyarakat bukan kepada para pejabat. Untuk mencermati RAPBD 2010 ini, tambah beliau, sekarang ini perlu membahas secara kritis RKA-SKPD yang sekarang ini sedang ditangan DPRD Kab. Bantaeng. Di sini menurut sangat penting peran serta dan masukan KOPEL Sulawesi dalam memberikan masukan yang kritis terkait dengan belanja-belanja disetiap SKPD. Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas antara KOPEL Sulawesi dengan Pimpinan DPRD Kab. Bantaeng di ruang rapat ketua DPRD Bantaeng. Dalam kesempatan ini pula Syamsuddin Alimsyah menyampaikan focus perhatian KOPEL terhadap APBD Kab. Bantaeng dan komitmennya untuk mendorong APBD 2010 menjadi lebih pro kepada masyarakat. Tujuan ini bisa tercapai dengan cara mencermati setiap angka-angka yang ada dalam RKA, karena biasanya disinilah kelihatan adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan pengalokasian anggaran sehingga APBD akhirnya tidak berpihak kepada masyarakat. Prakte-prakte seperti itu telah banyak terjadi didaerah-daerah lain, tambah pak Syamsuddin.
Senada dengan hal tersebut, Musaddaq coordinator KOPEL Bantaeng, menuturkan pentingnya mencermati program-program yang di canangkan oleh SKPD, karena menurut dia bisa jadi programnya pro kepada masyarakat tapi kegiatannya tidak memiliki hubungannya untuk mencapai tujuan program, seperti masih banyaknya belanja-belanja perjalanan dinas ke luar daerah disetiap SKPD yang sangat jelas tidak memiliki kaitan dengan tujuan program.
Dalam kesempatan ini pula, Tim KOPEL Sulawesi , menyerahkan bingkisan berupa buku-buku best praktise penyusunan APBD kepada DPRD Bantaeng yang diterima oleh Bapak Alim Bahri.(Anwar)

KOMISI III AKSI BAKAR SPPD

Kejadian menarik terlihat di gedung terhormat DPRD kabupaten Bantaeng, aksi bakar SPPD yang dilakukan oleh komisi III sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan ketua DPRD A. Novrita Langgara yang tidak memberikan izin kunjungan kerja ke Kabupaten Sengkang terkait dengan aspirasi dari mahasiswa yang mengeluhkan fasilitas asrama yang sudah butuh rehabilitasi.
Peristiwa yang memalukan yang seharusnya tidak di pertontonkan oleh anggota dewan yang berpredikat terhormat tersebut seandainya dikomunikasikan dengan baik, miskomunikasi antara Komisi III dan Ketua DPRD bukan tidak mendasar, sehari sebelumnya melalui media Radar Bulukumba asisten Kopel Bantaeng Irfan Salassa mengkritik ketua DPRD yang tidak tegas dan tidak ada koordinasi dengan anggotanya, selain itu berhembus kecurigaan adanya persaingan antar komisi (maklum akhir tahun anggaran tradisi jalan-jalan ).
Aksi yang kurang terpuji yang dilakukan tersebut tidak etis dan cenderung mencitrakan DPRD kurang baik di mata public,maka dari itu kopel bantaeng mengharapkan Badan Kehormatan (BK) memproses dengan serius aksi bakar SPPD tersebut. (Anwar)

DPRD BANTAENG TARGET 4 PERDA TAHUN 2010

Tim kopel Bantaeng dalam konsultasi ke beberapa komisi terkait dengan inisiatif perda yang menjadi target untuk tahun 2010, menurut ketua komisi I (Anas Hasan)sekaligus anggota badan legislasi daerah (balegda) antara lain :
1. Perda pendidikan gratis dan kesehatan gratis
2. Perda Tata Ruang (eksekutif)
3. Revisi perda No.4 tahun 2004
4. Perda irigasi
5. Perda musrenbang
Perda yang di target tersebut tiga diantaranya akan di inisiasi oleh DPRD dan untuk perda no.4 tahun 2004 DPRD akan mengusulkan untuk di revisi oleh eksekutif.Perda yang menjadi prioritas tersebut di dasari oleh kondisi kedaerahan.