USULAN KOPEL TENTANG MEKANISME PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI DI DPRD DIRESPON BAIK KETUA DPRD KAB. TANA TORAJA

6/12/2009. Advokasi terhadap tata tertib DPRD Kab. Tana Toraja mulai dilakukan oleh KOPEL Tana Toraja. Ada dua poin penting yang digagas oleh KOPEL Tana Toraja untuk menjadi bagian dari tata tertib DPRD Kab. Tana Toraja, yaitu tentang Partisipasi Publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan di DPRD dan Transparansi DPRD terhadap public, khususnya untuk dokumen dan informasi yang penting diketetahui oleh public.
Wacana yang diangkat oleh Tim KOPEL Tana Toraja ini mendapatkan respon baik dari Ketua DPRD Tana Toraja. Dalam acara audiensi yang dilakukan oleh coordinator KOPEL Tana Toraja, pada hari senin 6 Desember 2009, Ketua DPRD mengungkapkan respon baiknya terhadap usulan tersebut dan sebagai bentuk respon baiknya beliau akan memasukkan poin-poin tersebut dalam draft tata tertib DPRD yang sebentar lagi akan dibahas di DPRD Kab. Tana Toraja. Selain, itu, beliau juga berjanji untuk segera memulai proses partisipasi tersebut dengan melibatkan KOPEL dalam setiap pembahasan di DPRD, tak terkecuali pembahasan RAPBD 2010 yang segera akan digelar. (Anwar)

KOPEL BANTAENG DALAM COVERAGE MEDIA : Anggota DPRD ke luar Daerah, dinilai tidak bermanfaat

Saat-saat menjelang dead line penetapan APBD 2010, anggota DPRD Bantaeng malah beramai-ramai melakukan studi banding. Anggota DPRD hamper di setiap daerah seakan telah mentradisikan kegiatan studi banding ini, walaupun sudah menjadi rahasia public bahwa anggota DPRD yang studi banding lebih banyak melakukan plesiran alias jalan-jalan ke timbang mencari informasi dan mempelajari obyek kunjungannya. Hal ini dipandang masyarakat sebagai kegiatan yang sia-sia dan menghabiskan banyak anggaran. Apalagi, sehabis pulang dari studi banding, dampaknya juga tidak kelihatan pada peningkatan kinerja dan kualitas kerja anggota DPRD.
Irfan, Asistem FO Bantaeng, dalam komentarnya di Harian Berita Kota Makassar menyesalkan kepergian anggota DPRD tersebut secara beramai-ramai di saat-saat pembahasan RKA Kab. Bantaeng. Hal ini menurut Irfan sudah menyalahi azas manfaat alias tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi sekarang ini APBD 2010 Kab. Bantaeng sudah menjelang date line. Kepergian anggota DPRD ini sudah pasti akan mempengaruhi kualitas pembahasan dari RAPBD 2010, tambah Irfan. (Anwar)

PARLEMEN GROUP TAMALANREA BERHARAP DAPAT DRAINASE DALAM PEMBAHASAN RAPBD 2010

Harap-harap cemas melanda pak Said ketua Parlemen Group Tamalanrea Kota Makassar (kelompok masyarakat dampingan KOPEL). Betapa tidak, usulan drainase yang mereka usulkan lewat musrenbang dan temu konstituen kini berada di tangan para politisi yang ada di DPRD Kota Makassar. Mudah-mudahan anggota-anggota DPRD di Kota Makassar tetap berpihak kepada mereka dan bukan hanya mementingkan diri sendiri, sehingga usulan kami dapat mereka perjuangkan, tutur Pak Said. Sebenarnya kami sudah mengajukan usulan tersebut pada saat temu konstituen dan kami juga perkuat dengan bertemu langsung dengan salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Andi Fadly dari DP 5, dan beliau berjanji akan memperjuangkannya, tambah Pak Said. Parelemen Group Tamalanrea adalah salah satu kelompok sektoral dampingan KOPEL yang berada di wilayah mantan penderita kusta, salah satu perkampungan di jalan Perintis Kemerdekaan yang selama ini dianggap kumuh. (Anwar)

KOPEL DALAM COVERAGE MEDIA : Anggaran Pendidikan Kota Makassar Menurun 1 M, PEMKOT tidak konsisten

Anggaran (belanja lansung) pendidikan Kota Makassar yang mengalami penurunan pada RAPBD Pokok 2010 disorot oleh Kopel Sulawesi. Pada APBD Perubahan 2009 anggaran pendidikan sekitar 88 milyar yang dialokasikan untuk sejumlah program-program baik infrastruktu maupun supra struktur di Kota Makassar, namun pada RAPBD pokok 2010 ini, anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 1 milyar menjadi sekitar 87 milyar. Penurunan ini sepertinya tidak konsisten dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar yang ingin mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Makassar yang belakangan ini mengalami penurunan secara drastis. Sorotan Kopel ini dimuat oleh Harian FAJAR pada hari Kamis, 3 Desember 2009. (Anwar)

PERDA BAGI OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR

Hotel Alden Makasar, 3 Des 2009. Pentingnya payung hukum yang lebih kuat bagi Ombudsman Kota Makassar mencuat dalam acara orientasi Ombudsman kota Makasar kepada sejumlah aktivis LSM dan Media Massa di Kota Makassar di Hotel Alden Makassar hari ini. Khudri, coordinator FIK Ornop Sulsel, dalam kesempatan menggambarkan peran strategis yang akan diperankan oleh Ombudsman Kota Makassar dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pelayanan public di Kota Makassar. Namun menurut dia, karena kuatnya pengaruh Masyararakat, Pasar dan Pemerintah saat ini sehingga Ombudsman juga butuh legitimasi hokum yang lebih kuat dan bukan hanya sekedar perwali. Hal ini juga disahuti oleh para peserta orientasi khususnya dari media massa dan LSM, perwali menurut mereka bisa saja membuat Ombudsman menjadi macan ompong ke depan.
Hal senada juga dikemukakan oleh prof Aswanto yang juga adalah ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar tentang pentingnya Perwa tersebut. Menurut beliau, keinginan untuk mendorong Perda ini mestinya disahuti oleh seluruh pihak di Kota Makassar utamanya LSM dan Media Massa dan bukan hanya Ombudsman.
Walaupun demikian hamper seluruh peserta orientasi memandang bahwa keberadaan Ombudsman Kota Makassar paling tidak sudah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian sejumlah complain masyarakat terhadap layanan public di Kota Makassar, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun oleh pelaku bisnis. (Anwar)

TEMU KONSTITUEN DIHADIRI SEJUMLAH PEJABAT TERAS DAERAH

28/11/09. Temu Konstituen yang digelar oleh KOPEL Tana Toraja bersama dengan Parlemen Group se Tana Toraja mendapatkan respon baik dari pemerintah daerah setempat. Temu konstituen yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, toko perempuan dan toko agama serta anggota DPRD ini dihadiri pula oleh Wakil Bupati Tana Toraja dan kepala Bappeda. Bahkan pak Wakil membuka acara tersebut secara resmi dan memberikan sambutan yang hangat serta apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan tersebut.

Acara Temu Konstituen ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh KOPEL Sulawesi di sejumlah daerah atas kerjasama dengan Komisi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang intensif antara masyarakat atau konstituen dengan para wakil-wakil mereka yang duduk di DPRD.

Sementara itu, di Kab. Luwu Timur, Temu Konstituen yang juga diselenggarakan oleh KOPEL Sulawesi Luwu Timur dihadiri oleh wakil bupati dan asisten 1 kab. Luwu Timur. Kedua pejabat teras daerah tersebut memberikan sambutan yang hangat terhadap kegiatan temu konstituen tersebut. Mereka berhadap agar kegiatan yang sama dilakukan secara regular dalam setahun.

Sambutan sama juga ditunjukkan oleh anggota-anggota DPRD di dua daerah. Mereka menganggap kegiatan ini sebagai wadah yang sangat efektif untuk membangun hubungan dan komunikasi mereka dengan para konstituennya, apalagi, tambah mereka setelah mereka terpilih belum ada satu wadah pun yang mempertemukan mereka dengan masyarakat yang dulu memilih mereka di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Sejumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka secara bergiliran dan sangat antusias menggambarkan kondisi daerah masing-masing dan mengusulkan sejumlah program yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sementara itu, sambutan yang hangat ditunjukkan oleh para anggota DPRD yang masing-masing menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan usulan-usulan tersebut. (Anwar)

MASYARAKAT LEGA, ASPIRASI TERSALURKAN LEWAT TEMU KONSTITUEN

Makassar, 10 November 2009. Pertemuan antara masyarakat yang biasanya disebut konstituen dengan anggota DPRD Kota Makassar, untuk pertama kalinya pasca pemilu legislative 2009 terjadi di Kota Makassar. Temu Konstituen digelar oleh KOPEL Sulawesi wilayah koordinasi Makassar. Pada kesempatan ini hadir sejumlah anggota-anggota Parlemen Group (kelompok masyarakat dampingan KOPEL) dari berbagai kecamatan, anggota LPM, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan se-Kota Makassar.  Selain itu juta hadir 2 orang anggota DPRD, Mujiburrahman dari fraksi PDK dan Muh. Iqbal dari fraksiPKS, dan 1 orang wakil ketua, Haedar Madjid. Dari eksekutif hadir Ketua Bappeda Kota Makassar, Idris Patarai. Dalam kesempatan ini hadir pula sejumlah petinggi-petinggi KOPEL, Syamsuddin Alimsyah dan Herman, dan juga 2 orang tamu mereka dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Novianty Manurung dan Terry Vernimmen. 

Pada kesempatan ini semua unsure yang hadir turut larut dalam diskusi yang serius terkait dengan APBD 2010 yang pro kepada masyarakat miskin dan responsive gender. Pada intinya semua unsure bersepakat untuk mendorong semua pihak untuk mewujudkan APBD kota Makassar 2010 ini benar-benar berpihak kepada masyarakat tak terkecuali eksekutif dan legislative.

Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh perempuan merasa puas dengan kehadiran unsure dari eksekutif dan legislative pada kegiatan tersebut. Paling tidak menurut mereka, kedua unsure tersebut telah menyatakan komitmen mereka untuk mengakomodir hasil-hasil musrenbang mereka sebagai bentuk usulan yang pro kepada masyarakat. Apalagi yang hadir menurut mereka yang hadir pada kesempatan tersebut adalah wakil ketua DPRD dan kepala Bappeda Kota Makassar, yang merupakan actor-aktor kunci dalam penyusunan APBD Kota Makassar. 

Sementara itu di Bantaeng (25/Nov/2009). Tidak berbeda dengan Temu Konstituen di Makassar, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dari PG, anggota DPRD dan perwakilan Dinas-dinas. Sekitar 17 orang anggota DPRD turut hadir dalam kegiatan ini dan 4 orang perwakilan SKPD termasuk Bappeda juga mengambil bagian dalam kesempatan ini. 

Diskusi yang a lot antara mereka terjadi selama hamper 2 jam dengan tema pembicaraan seputar hasil-hasil musrenbang, program pro poor dan APBD kab. Bantaeng 2010. Walaupun sempat saling lempar tanggung jawab antara eksekutif dan legislative, namun pada akhirnya mereka bersepakat untuk melanjutkan diskusi pada sesi kedua dalam bentuk diskusi kelompok yang mengidentifikasi usulan-usulan masyarakat yang prioritas. 

Diskusi kelompok menjadi lebih menarik karena interaksi anggota DPRD dan masyarakat konstituen mereka menjadi cair dan sangat komunikatif seakan-akan tidak ada jarak antara mereka. Akhirnya masing-masing kelompok menyepakati  3 program prioritas per daerah pemilihan untuk sama-sama dikawal masuk dalam pembahasan APBD 2010. (Anwar)